Jangan Kaku soal Vaksin MR

Penulis: Putri Anisa Yuliani Pada: Sabtu, 22 Sep 2018, 04:00 WIB Humaniora
Jangan Kaku soal Vaksin MR

ANTARA FOTO/Ampelsa

PENELITI dan dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Musdah Mulia menyatakan saat ini masyarakat terlalu kontekstual dalam mengaplikasikan hukum halal dan haram terkait dengan vaksin. Mereka terlalu kaku dan tidak memandang hukum halal dan haram dari segi konsep dan kondisi saat ini.

"Padahal dalam Islam, jika dalam kondisi darurat, artinya pemerintah telah melalui berbagai pertimbangan, tapi tidak memiliki pilihan lain. Maka pilihan yang diambil tersebut bisa disebut halal. Apalagi ini demi kepentingan masyarakat bersama," katanya dalam diskusi Mari Berbincang tentang Vaksin yang diselenggarakan Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) di Jakarta, kemarin.

Ketua Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ) tersebut mengatakan itu terkait dengan adanya penolakan terhadap program imunisasi measles and rubella (MR/campak dan rubela) yang tengah digencarkan pemerintah. Menurut Musdah, masyarakat seharusnya tidak menelan mentah-mentah berita-berita palsu yang disebarluaskan dari segelintir masyarakat yang menolak imunisasi.

Semua Tuhan dalam agama apa pun, melalui kitab suci, termasuk Alquran, ujarnya, telah menyerukan agar umatnya berpikir tidak hanya demi kebaikan diri sendiri, tetapi juga orang lain.

"Kita diajarkan untuk berpikir. Bukan hanya menelan mentah-mentah. Bukan hanya berdasarkan berita yang tidak benar. Kalau memang mau antivaksin untuk diri sendiri, okelah. Tapi paham tersebut jangan disebarkan kepada orang lain," ujarnya.

Di sisi lain, Musdah juga mengungkapkan adanya kontra vaksin di masyarakat juga bisa disebabkan kesalahan komunikasi dari pemerintah. Menurutnya, pemerintah belum menggandeng ulama untuk memahami teknis medis terciptanya vaksin yang digunakan untuk program imunisasi serta dampak-dampak yang ditimbulkan jika tidak diimunisasi.

"Ada jarak ulama dengan pemerintah. Mungkin ada kesalahan komunikasi. Ulama saat ini kesannya jauh dengan masyarakat sehingga apa yang dilakukan pemerintah kerap mendapat penolakan," ucapnya.

Di acara yang sama, pengembang vaksin PT Bio Farma, Neny Nuraini, mengatakan imunisasi bukan semata untuk melindungi diri sendiri dari penyakit. Imunisasi yang dikampanyekan pemerintah ialah untuk membangun kekebalan kelompok.

"Imunisasi yang dilakukan kepada masyarakat bukan hanya untuk melindungi diri sendiri, tetapi juga orang lain. Kita melindungi orang lain dari tertularnya penyakit yang bisa saja kita idap dari lingkungan lain."

Hak sehat
Setiap orang, lanjutnya, memiliki hak untuk mendapat kesehatan dan lingkungan yang sehat. Orang-orang yang antiimunisasi justru melanggar hak asasi manusia lainnya untuk mendapat hak lingkungan yang sehat.

Pada kesempatan itu ia juga mengungkapkan, vaksin MR yang diproduksi perusahaan India yang juga digunakan di Indonesia tidak pernah dipertanyakan kehalalannya oleh negara-negara Islam. Negara-negara Islam, termasuk anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), mengimpor vaksin MR dari produsen yang sama dengan Indonesia. Namun, karena pandangannya terhadap kebutuhan pencegahan penyakit lebih kuat, negara-negara tersebut lebih mengedepankan manfaatnya. (H-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

DRAMA penganiayaan Ratna Sarumpaet akhirnya terbongkar. Kisah hayalan Ratna itu menjadi ramai dipublik setelah beredar foto muka lebam dan membuat Capres Prabowo Subianto menggelar konpers khusus untuk mengutuk kejadian itu pada pada Selasa (2/10) malam. Acara ini bahkan disiarkan secara langsung TV One dengan menyela acara Indonesia Lawyers Club yang membahas soal gempa di Sulteng. Kejahatan memang tidak ada yang sempurna. Beberapa netizen mengungkap beberapa kejanggalan dan dugaan ini diperkuat hasil penyelidikan polisi. Akhirnya, Ratna pun mengakui kebohongannya. Dia mengaku mendapat bisikan setan untuk berbohong. Walau sudah ada pengakuan Ratna, Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menegaskan tetap akan melakukan proses hukum karena kasus ini sudah bergulir dan menimbulkan keresahan. Apakah Anda setuju dengan sikap Polri ini?





Berita Populer

Read More