BPOM Sita Obat Ilegal Senilai Rp15,7 Miliar

Penulis: Dhika Kusuma Winata Pada: Jumat, 21 Sep 2018, 13:16 WIB Humaniora
BPOM Sita Obat Ilegal Senilai Rp15,7 Miliar

MIcom/Ricky Julian

TIM Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan penggerebekan obat ilegal ditemukan di gudang berupa rumah tempat tinggal di daerah Cilincing, Jakarta Timur.

Sebanyak 330 item (1.679.268 pieces) obat tradisional (OT) ilegal dan diduga mengandung bahan kimia dengan nilai keekonomian diperkirakan mencapai lebih dari Rp15,7 miliar rupiah disita.

Petugas PPNS menyita seluruh bukti dari antara lain berupa jamu obat kuat laki-laki dengan merek Urat Madu, Tanduk Rusa, Spider, Cobra-X, dan Chang Sang, jamu pegel linu dengan merek Wantong Pegal Linu, Tawon Sakti, dan Tawon Liar, jamu asam urat dengan merek Assalam, Kapsul Asam Urat, dan Jaya Asli Anrat; serta jamu pelangsing dengan merek Lasmi dan Arma.

“Petugas PPNS BPOM telah memeriksa delapan orang saksi yang berada di lokasi. Kami akan menindaklanjuti temuan ini melalui proses pro-justitia guna mengungkap aktor intelektual. Seperti kami selalu sampaikan, kami terus bergerak memberantas peredaran produk ilegal di masyarakat," kata Kepala BPOM Penny K Lukito, di lokasi gudang, Jumat (21/9).

Kegiatan ilegal tersebut, lanjutnya, melanggar Pasal 196 dan 197 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Juga Pasal 62 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah.

Terkait maraknya peredaran OT ilegal, Penny kembali meminta kepada seluruh pelaku usaha untuk mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Masyarakat juga diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam memilih OT yang akan digunakan. Jangan membeli atau memilih produk OT yang tidak memiliki izin edar," pungkas Penny. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More