Reformasi Agraria untuk Keadilan

Penulis: Rudy Polycarpus Pada: Jumat, 21 Sep 2018, 07:30 WIB Nusantara
Reformasi Agraria untuk Keadilan

MI/RAMDANI
SERAHKAN SK HUTAN ADAT: Presiden Joko Widodo menyerahkan SK hutan adat kepada perwakilan masyarakat adat seusai membuka Rembuk Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial serta Global Land Forum 2018 di Istana Negara, J

PRESIDEN Joko Widodo meminta para pemilik lahan besar perkebunan untuk mau bekerja sama dengan masyarakat setempat dalam menggarap lahan. Tujuannya ialah untuk mewujudkan keadilan dalam sektor agraria.

Presiden mengaku sering menjadi sasaran protes masyarakat kecil yang merasa pembagian lahan di Indonesia tidak adil. Mayoritas lahan, menurut masyarakat ini, dikuasai oleh perusahaan atau orang kaya.

"Saya jawab, loh yang bagi siapa? Kan bukan saya yang bagi-bagi dulu. Sering saya ditunjuk-tunjuk kalau ada yang demo," ujar Jokowi saat membuka acara Rembuk Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Nasional untuk Keadilan Sosial dan Global Land Forum 2018 di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Karena itu, pemerintah berkomitmen untuk menata distribusi lahan di Tanah Air melalui sejumlah kebijakan yang meliputi reformasi agraria, percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah rakyat, dan perhutanan sosial.

"Reformasi agraria dan perhutanan sosial sekarang menjadi konsentrasi kita sehingga struktur penguasaan lahan di Tanah Air itu betul-betul berkeadilan," tegas Jokowi.

Khusus untuk penerbitan sertifikat untuk rakyat, pemerintah dalam dua tahun terakhir berupaya mempercepat terbitnya sertifikat bagi jutaan bidang tanah yang belum diakui kepemilikannya.

Presiden mengatakan, dari 126 juta bidang tanah yang ada di Indonesia, baru 43,5 juta yang besertifikat.

Untuk tahun ini, 7 juta sertifikat bidang tanah ditargetkan untuk dapat terbit dari biasanya hanya sekitar 500 ribu sertifikat per tahun.

"Yang jelas kita bekerja harus dengan target-target yang ada. Nyatanya 5 juta bisa, tahun ini 7 juta insyaallah bisa," tutur Presiden.

Jokowi juga menyatakan bahwa perpres reformasi agraria ditargetkan pekan depan selesai.

Di dalam perpres ini, terdapat pengaturan terkait penyelesaian konflik, redistribusi tanah, legalisasi lahan, dan pemberdayaan masyarakat.

Perpres ini menyusul regulasi sebelumnya, yaitu Perpres 88/2017 yang digunakan untuk menyelesaikan penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Melalui perpres tersebut, reformasi agraria tidak berhenti pada legalisasi tanah, tetapi berlanjut hingga pemberdayaan ekonomi.

Kebijakan lainnya dari pemerintah ialah perhutanan sosial yang bertujuan memeratakan dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui pengelolaan kawasan hutan secara produktif.

Tercatat hingga saat ini pemerintah telah memberikan akses atas 1,9 juta hektare lahan kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk dikelola secara produktif. "Tahun depan target kita kurang lebih 3 juta (hektare)," ungkap Presiden.

Dalam acara itu, Presiden turut menyerahkan sertifikat redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada Kabupaten Sanggau, surat keputusan pengakuan hutan adat untuk tiga hutan adat, dan sertifikat pemberdayaan kepada Bupati Tuban dan Bupati Lombok Utara.

Masalah substantif

Dewi Kartika dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) berharap reforma agraria yang digalang Presiden Joko Widodo menyentuh persoalan substantif, seperti redistribusi tanah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, pemerintah seharusnya sudah mulai membatasi hak guna usaha (HGU) perusahaan besar yang memonopoli lahan dengan cara tidak memperpanjang HGU yang sudah hampir habis.

"Kami masih menunggu realisasi redistribusi tanah dari HGU yang ditelantarkan oleh perusahaan sektor perkebunan. Kami juga masih menunggu pelepasan kawasan hutan yang sesungguhnya bukan tanah kosong, tetapi sudah menjadi permukiman, ladang atau sawah, dan desa definitif," tandasnya. (Ant/X-11)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More