Penerapan E-TLE Perlu Nomor Ponsel dan Surel

Penulis: FD/Ant/X-6 Pada: Kamis, 20 Sep 2018, 06:10 WIB Megapolitan
Penerapan E-TLE Perlu Nomor Ponsel dan Surel

MI/Ramdani

GUNA mendukung efektivitas penerapan electronic traffic law enforcement (e-TLE) alias tilang elektronik di wilayah DKI Jakarta, masyarakat diminta segera melaporkan kepemilikan kendaraan pelat B dengan mencantumkan nomor telepon dan alamat surat elektronik (surel).

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Yusuf, mengatakan ke depannya masyarakat yang membeli kendaraan baru wajib melengkapi nomor telepon dan e-mail dalam pengurusan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB).

“Baik kendaraan baru atau kendaraan lama. Jadi bukan BPKB yang diperbarui, tetapi bagi kendaraan lama melakukan pembayaran pajak atau balik nama wajib menyertakan­ nomor telepon dan e-mail,” kata Yusuf kepada Media Indonesia, Rabu (19/9).

Ia menambahkan, data itu diperlukan untuk kepentingan kerja kepolisian dalam melakukan konfirmasi penilangan sistem e-TLE, dan ketika ada kasus curanmor atau kasus tindak pidana.

“Yang belum melakukannya segera melaporkan nomor telepon dan alamat e-mail ke Samsat masing-masing. Tentunya, untuk pengiriman konfirmasi dan surat tilang nantinya,” sebutnya.

Selanjutnya, e-TLE akan memproses seluruh pelanggaran­ lalu lintas secara daring. Pasalnya, server e-TLE akan terhubung dengan server e-Samsat dan SIM online.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan Polri untuk melakukan sosialisasi penerapan uji coba tilang elektronik secara maksimal agar masyarakat mengetahui dan mengerti mengenai tilang elektronik.

Menurut Bambang, Polri akan melakukan uji coba tilang­ elektronik mulai Oktober 2018 di sejumlah ruas tol.

“Sosialisasi tilang elektronik­ ini agar berjalan sukses, Polri harus melakukan sosialisasi maksimal,” katanya. Sejumlah ruas jalan di DKI Jakarta disebut akan menjadi uji coba tilang elektronik, termasuk Jalan Sudirman, dan Jalan MH Thamrin.

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More