Thorcon, Solusi Energi Bersih dan Murah

Penulis: Markus Wauran Anggota DPR periode 1987-1999 Pada: Kamis, 20 Sep 2018, 04:15 WIB Opini
Thorcon, Solusi Energi Bersih dan Murah

Antara

PEMANFAATAN teknologi nuklir dimulai saat Presiden Soekarno membangun reaktor nuklir Triga Mark di Bandung (1965). Di era pemerintahan Soeharto, rencana pembangunan PLTN dipersiapkan melalui pembangunan infrastruktur, SDM, kelembagaan, dan payung hukum, di samping pembangunan reaktor nuklir di Yogyakarta (1979) dan di Serpong (1987).

Saat pemerintahan Presiden SBY, diterbitkan Perpres No 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, yaitu pasal 2 ayat 2b butir 6 ditegaskan pada 2025 peranan energi baru dan terbarukan lainnya(termasuk nuklir) menjadi lebih dari 5%.

Khusus energi nuklir sebagai bauran energi dengan kapasitas PLTN terpasang pada 2025 setara 4200 MW, yaitu PLTN I beroperasi pada 2016 dengan kapasitas 1000 MW yang ditetapkan BPEN (Blueprint Pengelolaan Energi Nasional) 2006-2025 sebagai Lampiran Milestone PLTN.

Pemanfaatan energi nuklir diperkuat UU No 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Diamanatkan, PLTN pertama beroperasi pada 2019. Walaupun landasan UU sudah cukup kuat sebagai dasar pembangunan PLTN dan adanya Batan dan Bapeten dengan kewenangan di bidang nuklir, pemerintahan SBY tidak mampu mengambil keputusan tegas atas pembangunan PLTN, antara lain karena adanya pro dan kontra kehadiran PLTN di Indonesia yang dimunculkan kelompok anti-PLTN.

Dalam pemerintahan Presiden Jokowi ada tanda kuat PLTN akan dibangun, antara lain terkesan dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan Menteri ESDM pada 12 Januari 2016. Presiden mengatakan “bila memang PLTN sudah dibutuhkan, harus segera disiapkan. Jangan lagi diambangkan, harus diputuskan, dihitung secara jelas”.    

Terkait dengan hal itu, dalam dokumen Policy Brief Bappenas No 2/2016 yang dibuat Pusat Analisis Kebijakan Bappenas, antara lain merumuskan, pemerintah cenderung menganut short sighted policy, yaitu Perpres No 6/2006 dan UU No 17/2007 memberikan landasan kuat bagi pembangunan PLTN. Namun, PP No 79/2014 seolah menganulirnya dengan menempatkan nuklir sebagai pilihan terakhir. Rumusan pilihan terakhir ini (pasal 11 ayat 3 PP itu) digunakan pihak yang anti-PLTN.

Namun, bila kita baca seutuhnya PP No 79/2014 khusus Penjelasan pasal 11 ayat 3, antara lain mengatakan, “Dalam hal telah dilakukan kajian yang mendalam mengenai adanya teknologi pengembangan energi nuklir untuk tujuan damai, pemenuhan kebutuhan energi yang semakin meningkat, penyediaan energi nasional dalam skala besar, mengurangi emisi karbon, serta adanya kepentingan nasional yang mendesak, pada dasarnya energi nuklir dapat dimanfaatkan”.       

Jelas PP No 79/2014 tidak secara mutlak mengatakan PLTN pilihan terakhir, sebaliknya ada peluang besar pembangunan PLTN.

Di sisi lain, dari DPR, khususnya Komisi VII yang menangani masalah energi, dimotori Dr Kurtubi anggota Fraksi NasDem, sudah beberapa kali menyatakan DPR mendukung kehadiran PLTN di Indonesia. Namun, kehadiran PLTN terus menjadi polemik. Alasan utama kelompok yang menolak PLTN ialah biaya mahal/tidak ekonomis dan keandalan teknologi yang menjamin keselamatan dan lingkungan.

Untuk mengimbangi alasan penolakan PLTN, ada pernyataan Pemerintah untuk kehadiran PLTN di Indonesia. Pada November 2017, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengadakan pertemuan dengan seluruh stakeholder nuklir dan menyatakan, “Kalau secara komersial PLTN bisa lebih murah, ada potensi bisa dibangun di Indonesia. PLTN harus memperhatikan aspek komersial dan jangan selalu berkutat apakah PLTN dapat dibangun atau tidak”.

Bertolak dari pernyataan itu, bagi mereka yang ingin membangun PLTN di Indonesia, BPP (biaya pokok pembangkit) harus di bawah US$7,5 sen/kwh (rata-rata BPP Nasional). Dalam kenyataannya, belum ada PLTN komersial yang beroperasi saat ini yang bisa bersaing dengan batu bara yang menjual listriknya dengan tarif IPP (independent power producer) di bawah US$7,5 sen.

Thorcon Power sebagai solusi
Thorcon Power, sebuah perusahan AS yang mendesain jenis reaktor generasi maju yang disebut Molten Salt Reactor (MSR), menjawab tantangan Wamen ESDM. Menurut Kepala Perwakilan Thorcon Power di Indonesia, Bob S Effendy, Thorcon akan melakukan investasi US$935 juta untuk membangun prototipe TSM R500 dan menawarkan harga IPP di bawah BPP Nasional atau di bawah US$7,5 sen per kwh.

Pihak Thorcon, kata Bob, dalam waktu dekat melakukan kerja sama dengan Kementerian ESDM, PLN untuk joint study. Desain Thorcon, menurut Bob, bekerja sama dengan Argonne National Lab, sebuah laboratorium nuklir terbesar di AS dengan mendapatkan dana penelitian dari program GAIN (Gateway for Accelerated Innovation Nuclear) Kementerian Energi AS.

Dengan kerja sama ini membuktikan bahwa desain Thorcon sangat layak dan dapat dibangun dalam waktu dekat. Bahkan, Direktur Program Simulasi Argonne Dr Tanju Sofu mengatakan, desain Thorcon sangat bagus dan dapat menjadi technology disruption pada sektor nuklir.

Beberapa keunggulan yang menurut Bob menjadikan Thorcon sangat tepat bagi Indonesia. Pertama, murah. Hal itu disebabkan reaktor Thorcon beroperasi pada tekanan atmosfer, seperti tekanan pipa dalam rumah. Tidak membutuhkan pengungkung sangat tebal, seperti PLTN konvensional.

Kedua, sangat aman. Hal itu dikarenakan bahan bakar cair dalam keadaan panas, kemungkinan terjadi pelelehan teras tidak terjadi dan karena reaktor tidak bertekanan, kemungkinan over pressure juga tidak terjadi. Sistem keselamatan dan keamanan Thorcon bekerja otomatis tanpa perlu bantuan manusia atau catu daya listrik. Ini membuat Thorcon memiliki sistem keselamatan tertinggi disebut ‘walk away safety’.

Ketiga, tidak membutuhkan lahan. Thorcon, pembangkit listrik Thorium lengkap didesain di atas tongkang dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 60 meter. Bahkan, dapat ditempatkan di tengah laut dengan kedalaman tidak lebih dari 10 meter atau merapat ke pelabuhan.

Keempat, mudah dipindahkan. Desain Thorcon ialah tongkang, sangat mudah dipindahkan dengan ditarik tug boat di laut atau di sungai dan dapat beroperasi dengan cepat.

Kelima, bekerja secara optimal. Thorcon dapat beroperasi secara optimal dengan kapasitas faktor di atas 90% dan efisien lebih dari 45%. Terkait dengan hal itu, reaktor Thorcon diganti setiap empat tahun. Hal itu membuat perawatan menjadi mudah karena reaktor selalu dalam keadaan baru dan bekerja tanpa masalah.

Keenam, bangun pabrik. Salah satu penawaran yang tidak diberikan perusahan nuklir lain ialah Thorcon membangun pabrik TMSR di Indonesia dengan kapasitas 20 unit per tahun atau setara kapasitas 10.000 MW/tahun memenuhi kebutuhan nasional dan ekspor. Pabrik ini menyerap lebih dari 10 ribu tenaga kerja dan akan menjadi embrio industri nuklir nasional.

Sejarah mencatat, dalam upaya pemenuhan kebutuhan energi listrik nasional dengan terus mengandalkan energi fosil tidak pernah berhasil. Jelas sekali target RUEN (rencana umum energi nasional) dalam Perpres No 22/2017 sebesar 135 GW pada 2025 dengan komponen EBT sebesar 45 GW, EBT tanpa nuklir sepertinya sulit tercapai.

Kenyataan ini seharusnya menyadarkan pemerintah bahwa opsi energi nuklir jalan tepat menyelesaikan pemenuhan kebutuhan energi listrik nasional. Sudah saatnya opsi nuklir menjadi prioritas memecahkan masalah energi listrik yang berdampak bertumbuhnya industri yang kuat dan mampu bersaing, memacu pertumbuhan eknomi serta mewujudkan ketahanan energi nasional, sekaligus memperkuat ketahanan nasional.

Alasan yang menghambat kehadiran PLTN di Indonesia karena tidak ekonomis atau mahal serta keraguan teknologi yang menjamin keselamatan manusia dan lingkungan, secara lugas telah dijawab Thorcon power.

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More