Cegah Kecurangan, Ombudsman Bali Awasi Ketat Pelaksanaan CPNS

Penulis: Arnoldus Dhae Pada: Rabu, 19 Sep 2018, 14:35 WIB Nusantara
Cegah Kecurangan, Ombudsman Bali Awasi Ketat Pelaksanaan CPNS

ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

KEPALA Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab mengatakan proses rekruitmen CPNS Bali akan dilakukan pengawasan secara ketat oleh seluruh stakeholder terkait di Bali.

"Pengawasan ini dilakukan secara ketat dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita harus belajar dari pengalaman sebelumnya, di mana sistem, proses rekruitmen yang tidak memenuhi peraturan biasanya menimbulkan persoalan di kemudian hari baik berdampak hukum maupun berdampak pada kualitas, integritas CPNS yang bersangkutan ketika menjadi abdi negara," ujar Umar saat ditemui di Denpasar, Rabu (19/9).

Menurut Umar, Ombudsman Bali telah memberikan peringatan kepada instansi berwenang yang melakukan rekruitmen CPNS di Bali agar dilakukan secara transparan, memenuhi kaidah-kaidah yang ada dalam peraturan dan Undang-Undang. Proses penerimaan pun diharapkan berlangsung secara transparan, akuntabel. Lembaga yang dipercayakan untuk seleksi CPNS juga perlu memiliki integritas.

"Ombudsman Bali meminta agar pemerintah daerah mengumumkan kepada publik terkait formasi yang dibutuhkan dan apa yang menjadi persyaratannya. Tujuannya, supaya publik tahu sejak awal, prosesnya, formasinya. Jangan sampai formasinya dan kuotanya tidak disampaikan secara transparan," imbuhnya.

Kedua, masyarakat diminta untuk menghindar dari cara-cara yang tidak tepat, seperti memanipulasi data diri dan dokumen yang dibutuhkan. Jangan hanya demi menjadi PNS, seluruh data diri dan dokumen, dipalsukan.

"Orang dengan tipe seperti ini tidak layak menjadi PNS, tidak layak menjadi pelayan publik dan seharusnya malu digaji dengan uang negara. Kualitasnya akan ketahuan setelah menjadi PNS. Karena sejak awal ia berpikir semuanya bisa diatur," tuturnya.

Ketiga, pemerintah daerah dan aparat terkait harus mewaspadai oknum-oknum internal dan eksternal yang mencoba mengimingii publik dengan dalih bisa meluluskan menjadi CPNS. Pejabat atau oknum yang melakukan tindakan tak terpuji itu akan membuat masyarakat tergiur dengan melakukan tindakan yang bertentangan hukum.

"Modusnya, ada pejabat yang menawarkan kepada masyarakat, bahwa mereka bisa meluluskan CPNS. Namun syaratnya calon yang bersangkutan harus menyetor sejumlah dana. Ini sangat tidak benar dan menyesatkan," ungkapnya.

Keempat, publik harus percaya bahwa pemerintah daerah tidak bisa memanipulasi kelulusan seseorang, karena semua tahapan dilakukan dengan penuh tanggung jawab, transparan, sesuai dengan sistem dan persyaratan yang ada.

"Ombudsman Bali akan mengawasi jalannya proses penerimaan CPNS ini, dan karena itu publik dimohon berani melapor jika mengalami atau menemukan sesuatu yang mencederai proses penerimaan CPNS ini kepada Ombudsman Bali."(OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More