Kejagung Bekuk Buron Kasus SARA

Penulis: (Gol/P-2) Pada: Rabu, 19 Sep 2018, 08:25 WIB Politik dan Hukum
Kejagung Bekuk Buron Kasus SARA

MI/GOLDA EKSA

TIM intelijen Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang berhasil menangkap terpidana Erma Ginting alias Erma, buron kasus pidana umum terkait dengan penyebaran kebencian atau permusuhan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Mohammad Rum mengatakan Korps Adhyaksa meringkus Erma di Desa Seberaya, Kabupaten Karo, Sumatra Utara, kemarin pukul 15.25 WIB.

Menurutnya, penangkapan terhadap Erma merujuk putusan MA Nomor 2585K/Pid.Sus/2016 tanggal 13 Maret 2017 serta Surat Kajati Bangka Belitung Nomor R-185/n.9/Dek.3/03/2018 tanggal 20 Maret 2018.

"Erma Ginting terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)," ujar Rum.

Atas perbuatan itu, sambung dia, Erma diganjar Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan hukuman penjara 4 tahun dan 6 bulan, serta wajib membayar denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. "Dengan demikian, hingga saat ini tim intelijen Kejaksaan Agung sudah melakukan penangkapan buron sebanyak 165 orang," pungkasnya.

Keberhasilan penangkapan buron tersebut merupakan buah kerja keras program Tangkap Buron (Tabur) 31.1 yang digagas Jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung Jan Samuel Maringka. Program itu merupakan rekomendasi rapat kerja Kejaksaan Agung pada Desember 2017, yang intinya menginstruksikan kepada seluruh kejati untuk mengeksekusi pelaku tidak pidana yang proses hukumnya telah berkekuatan hukum tetap.

Erma ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Pangkalpinang pada 1 Februari 2016. Selain diganjar hukuman pidana, Erma dikenai sanksi administrasi berupa pemberhentian dari pekerjaannya sebagai guru di SMAN 2 Pangkalpinang.

Tidak hanya itu, ia menerima sanksi administrasi lainnya, yaitu dimutasikan ke dinas pendidikan (disdik). Sanksi lain yang juga menimpanya ialah penghapusan tunjangan yang selama ini ia terima sebagai tenaga pendidik.

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More