Dana Korupsi Masuk Partai, PDIP: Gotong Royong, Bukan Gotong Nyolong

Penulis: Astri Novaria Pada: Senin, 17 Sep 2018, 21:51 WIB Politik dan Hukum
Dana Korupsi Masuk Partai, PDIP: Gotong Royong, Bukan Gotong Nyolong

MI/M. Irfan

KETUA DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menanggapi pernyataan Bupati Purbalingga nonaktif Tasdi yang mengaku uang suap yang diterimanya dalam proyek pengadaan barang dan jasa di kabupaten tersebut pada 207-2018 diperuntukkan bagi kebutuhan partai berlambang banteng moncong putih itu.

"Ini yang sering merepotkan. Kader Ketua DPC yang kebetulan juga menjadi pejabat seperti Bupati sering tidak tegas membedakan urusan partai dan urusan pemerintah," ujar Hendrawan saat dihubungi Media Indonesia, Senin (17/9).

Dalam hal pendanaan partai, sambung Hendrawan, prinsipnya adalah gotong royong, bukan gotong nyolong. Menurutnya hal ini yang sering tidak bisa dibedakan oleh kader partai yang juga menjadi pejabat publik sehingga terjadi pelanggaran hukum.

"Dalam gotong royong, ada sumbangan fraksi di DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi dan DPR RI. Ini yang dikelola secara bertanggung jawab. Jadi tidak usah aneh-aneh dan merugikan kepentingan yang lebih besar," tandasnya.

Sebelumnya, Tasdi saat diperiksa sebagai saksi untuk empat terdakwa kasus suap dalam proyek pengadaan barang dan jasa di kabupen Purbalingga pada 2017-2018 di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (17/9) hari ini, mengaku uang suap yang diterimanya sebesar Rp500 juta diperuntukkan bagi kebutuhan PDIP.

Sebagai Ketua DPC PDIP Purbalingga, Tasdi ditarget meraih suara 70% di wilayahnya untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin yang diusung PDIP dalam Pilgub 2018 kemarin. Menyangkut hal ini, PDIP membantah target tersebut arahan dari DPP.

"Target itu selalu bottom up, artinya masukan dari bawah, dari Pak Tasdi dan jajarannya sendiri," pungkasnya. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More