BPJS Nunggak Rp9,5 Miliar, RSUD Subang Terancam Bangkrut

Penulis: Reza Sunarya Pada: Minggu, 16 Sep 2018, 20:50 WIB Nusantara
BPJS Nunggak Rp9,5 Miliar, RSUD Subang Terancam Bangkrut

ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

BPJS kesehatan Kabupaten Subang Jawa Barat menunggak bayaran ke RSUD Subang sebesar Rp9,5 miliar. Tunggakan tersebut merupakan klaim pada bulan Juli 2018 yang belum dibayar pihak BPJS. 

Akibat tunggakan tersebut pelayanan di RSUD terganggu bahkan terancam bangkrut. 

Pelayanan di RSUD Subang Jawa Barat khususnya untuk para pasien BPJS terpaksa harus beli obat sendiri di luar karena stok obat di RSUD kosong. Kosongnya obat tersebut akibat adanya tunggakan dari BPJS Kesehatan senilai Rp9,5 miliar kepada pihak RSUD yang belum kunjung dibayar. 

Tunggakan ini merupakan klain bulan Juli 2018 yang sudah jatuh tempo bulan Agustus lalu. Selain harus membayar tunggakan, BPJS juga harus membayar denda atas keterlambatan pembayaran tersebut. 

Menurut Kasubag Humas RSUD Subang, Mamat Budi Rahmat, pihak BPJS sendiri sudah mendatangi dan mengakui terkaitan tunggakan pembayaran klaim. Namun pihak BPJS belum bisa membayar tunggakan tersebut bahkan mereka belum memastikan kapan bisa membayar.

"Pihak BPJS sudah datang namun mereka belum sanggup membayar," kata Mamat, Minggu (16/9). 

Ironisnya Kata Mamat, pihak PBJS malah menyarankan agar pihak RSUD mencari pinjaman ke pihak Bank untuk menutupi biaya oprasional RSUD yang seharusnya pihak BPJS yang bertanggungjawab

"Kami justru malah disarankan mencari pinjaman ke bank, ini kan aneh mestinya BPJS yang harus bertanggung jawab," ungkap Mamat. 

Selain mengganggu pelayanan terhadap pasien BPJS, RSUD juga kini terancam bangkrut jika tunggakan tidak dibayar hingga akhir bulan selanjutnya. 

Pihak BPJS perwakilan Subang hingga saat ini belum dapat memberikan keterangan terkait keterlambatan pembayaran klaim tersebut. (OL-3) 
 

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More