Ridwan Kamil Bubarkan Tim Optimasi dan Transisi

Penulis: Eriez M Rizal Pada: Minggu, 16 Sep 2018, 16:55 WIB Nusantara
Ridwan Kamil Bubarkan Tim Optimasi dan Transisi

BAYU ANGGORO /Koresponden

TIM Optimasi dan Sinkronisasi (TOS) Jabar Juara yang  dibentuk tanggal 26 Juli 2018, resmi mengakhiri tugasnya. Gubernur Jawa  Barat Ridwan Kamil beserta wakilnya Uu Ruzhanul Ulum membubarkan secara  resmi tim yang telah bekerja selama 6 minggu untuk melakukan akselerasi percepatan kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 - 2023. 

Tim  yang diketuai oleh Erry Riyana Hardjapamekas tersebut, didukung oleh 31 kelompok kerja dengan 565 anggota yang diantaranya terdiri dari 133 doktor dan 10 profesor dengan telah menyelenggarakan 200 kali rapat. 

TOS juga menyerap 5500 aspirasi online, merumuskan 742 program, merekomendasikan 24 program Quick Wins pada 2018 dan 94 Quick Wins pada 2019.

"Ini sangat luar biasa, menandakan kami dipilih secara demokratis, memulai proses perencanaan masa depan 5 tahun Jabar juga dengan demokratis dan akan diawasi secara demokratis juga," kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, di Gedung Pakuan Bandung, Sabtu (15/9). 

Setelah dibubarkan dan telah menerima buku Prolog Jabar Juara Lahir Batin setebal 1.000 halaman  lebih, Emil meminta tidak ada lagi yang mengatas namakan TOS melainkan kembali menjadi masyarakat yang mengawal dengan cara yang baik. 

"Tim ini  sekarang telah kami bubarkan jadi tidak boleh ada lagi yang mengatas namakan TOS tapi kembali jadi masyarakat yang mengawal kami," ujarnya. 

Selanjutnya, tugas berikutnya kini ada di tangan Sekretaris Daerah Jabar  Iwa Karniwa untuk menerjemahkan ke-742 program ke dalam bahasa birokrasi dan bahasa program. Hasilnya akan menjadi bahan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jabar yang akan disosialisasikan kepada anggota dewan.

"Sehingga saya dan Pak Uu bisa memulai selama 5 tahun ini penuh dengan program-program sesuai janji politik dan visi-misi kami," kata Emil. 

Ia berharap, masyarakat terus mengawal janji dan komitmennya yang nanti akan terpampang di website. 

"Cara ini bisa menjadi contoh bahwa di Jabar sangat dirangkul semua pihak untuk terlibat, mudah-mudahan Jabar di ujung 5 tahun menjadi provinsi terbaik se-Indonesia," harap Emil. 

Untuk program 100 hari ke depan, ada 24 program dari pasangan Emil dan Uu yang akan dikerjakan. Di antaranya yang akan segera di-launching yaitu Jabar Quick Respon, mempersiapkan 1 desa 1 perusahaan, program layad rawat, layanan publik berbasis smart city.

"Kita sudah mulai untuk 100 hari kedepan jadi jumlahnya ada 24 program yang akan kita rilis satu-persatu," terang Emil. 

Ketua TOS Jabar Juara Erry Riyana Hardjapamekas mengungkapkan, TOS dibentuk sebagai salah satu upaya mendorong partisipasi publik untuk turut memberi masukan dan usulan pembangunan di Jawa Barat. 

"Ini merupakan salah satu upaya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadikan publik dan warga sebagai subyek pembangunan yang turut terlibat dalam menentukan arah pembangunan dengan memberikan gagasan dan saran-saran pembangunan," ungkap Erry. 

Dokumen rekomendasi berupa buku Prolog yang diserahkan nantinya dapat digunakan oleh Gubernur berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan pembangunan di Jabar. Rekomendasinya dapat dimasukan ke dalam RKPD dan RPJMD Jabar.

Erry mengatakan, pembubaran TOS untuk menegaskan peran penting Gubernur untuk memperkuat birokrasi dalam mempercepat pembangunan. Namun, menurutnya, jika Gubernur Ridwan Kamil merasa perlu mendapatkan masukan dari para pakar dan akademisi yang tergabung dalam TOS, Gubernur dapat membentuk forum atau tim yang membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam  melaksanakan percepatan pembangunan. 

Salah satu rekomendasi penting lain yang disampaikan oleh TOS kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil terkait kemudahan investasi dan perlunya kepastian hukum yang menghadirkan kepastian usaha bagi para investor yang akan berinvestasi di Jabar. (OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More