IPW Dukung Polri Terapkan Tilang-e di Jalan Protokol Jakarta

Penulis: Haufan Hasyim Salengke Pada: Minggu, 16 Sep 2018, 20:00 WIB Politik dan Hukum
IPW Dukung Polri Terapkan Tilang-e di Jalan Protokol Jakarta

ANTARA/Didik Suhartono

INDONESIA Police Watch (IPW) mendukung penuh rencana Polri yang akan menerapkan sistem penilangan elektronik atau tilang-e di sejumlah jalan protokol Jakarta.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan, dari pantauan IPW, sebenarnya kota Bandung dan Surabaya sudah lebih siap menerapkan tilang-e ketimbang Jakarta.

Untuk itu, tilang-e perlu diterapkan di sejumlah kota besar, untuk kemudian diterapkan secara luas di Indonesia.

Menurutnya, untuk Bandung dan Surabaya, peralatan dan alat pemantau lalu lintas sudah sangat memadai. Sementara kota-kota lain, seperti Jakarta, perlu penambahan untuk melengkapi infrastruktur pendukung tilang-e.

Neta mengatakan, peralatannya sebenarnya sederhana, yakni terdiri dari CCTV, server, dan monitor pemantau di Dirlantas Polda, dan kemudian petugas yg mengeluarkan surat tilang untuk dikirimkan ke alamat atau akun WhatsApp atau pesan instan pengandara yang melanggar.

"Program Tilang-e memang harus sudah dilakukan Polri. Banyak hal positif yang bisa diraih Polri. Yang utama, Polri akan membiasakan diri dengan sistem IT. Sebab di era polisi modern rasio yang digunakan Polri selama ini sudah ketinggalan zaman dan tidak rasional lagi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (16/9).

Mengejar rasio dengan penambahan jumlah anggota kepolisian untuk mengimbangi jumlah penduduk sudah tidak masuk akal dan tidak akan ada ujungnya. Kekurangan SDM dalam sistem rasio Polri sudah saatnya ditutupi dengan teknologi, yakni IT.

Ia menambahkan, tilang-e merupakan bagian dari perkembangan sistem IT harus dimanfaatkan untuk menumbuhkembangkan budaya IT di Polri.

Dengan diterapkannya IT di berbagai dinamika kepolisian, misalnya dalam sistem tilang-e, budaya pungli yang selama ini menggerogoti citra kepolisian, bisa dikikis.

"Sebab urusan tilang tidak lagi bersentuhan dengan manusia tapi lewat IT dan pembayaran dendanya bisa lewat ATM," terangnya.

Namun, membangun budaya IT di Polri, terutama untuk menerapkan tilang-e akan menemui banyak kendala. Pertama, mentalitas aparatur kepolisian dalam merawat infrastuktur tilang-e, patut dipertanyakan karena selama ini yg namanya perawatan, biasanya tidak konsisten.

Kedua, pengawasan terhadap pengemudi yang terkena tilang-e, mengingat masih banyak pemilik kendaraan tangan kedua yang ogah melakukan balik nama.

Padahal, kata Neta, agar tilang-e berjalan efektif, balik nama dalam jual beli kendaraan menjadi sebuah keharusan.

Meskipun masih banyak kendala yang membelenggu , Polri harus tetap menerapkan tilang-e dan kemudian konsisten dan simultan mengevaluasinya agar sistem itu benar-benar bisa menumbuhkembangkan budaya IT di Polri.

"Di banyak negara, kepolisiannya mengandalkan IT dalam mengantisipasi maupun menjaga keamanan masyarakat, termasuk dalam menindak pelanggar lalu lintas. Teknologi adalah solusi dalam menutupi rasio polisi dengan masyarakat," pungkasnya.

Tilang elektronik (tilang-e) direncanakan akan diuji coba dan disosialisasikan Oktober mendatang. Awal uji coba diperuntukkan bagi nomor kendaraan pelat B di ruas jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat.

"Pelat nomor B dulu. Kemudian untuk sinkronisasi data akan dikoordinasikan dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Sementara ini diperuntukkan dan diberlakukan kepada pelat nomor B,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusuf, Sabtu (15/9).

Saat ini, pihaknya masih mendata jumlah CCTV yang akan digunakan untuk memantau kendaraan. Kamera pemantau yang dipasang nantinya akan mampu menangkap objek secara jelas dalam situasi gelap.

“Ada spesifikasinya. Yang jelas dalam keadaan gelap pun bisa terlihat dan 90% akurat," terang Yusuf.

Ia berharap sistem penilangan elektronik akan mendorong dan mewujudkan masyarakat yang tertib dan taat berlalu lintas meski tidak ada anggota kepolisian yang mengawasi di jalan raya. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More