Pemerintah Terus Pantau Perkembangan dan Dampak Penyesuaian Tarif PPh Impor

Penulis: Gana Buana Pada: Minggu, 16 Sep 2018, 14:10 WIB Ekonomi
Pemerintah Terus Pantau Perkembangan dan Dampak Penyesuaian Tarif PPh Impor

ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Produk yang terkena kenaikan tarif PPh Impor mulai 13 September 2018 yaitu kosmetik, peralatan olah raga, hingga mobil mewah.

IMPLEMENTASI penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) 22 terhadap barang-barang impor membuat sejumlah pengusaha khawatir. Sebab, kenaikan pajak impor sejumlah bahan baku industri dirasa akan membuat harga jual produk barang jadi melambung.

Kepala Bidang Analis Fiskal Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Rofianto Kurniawan menyampaikan, dalam penerapannya, pemerintah bakal memantau perkembangan data impor barang dan dampaknya pada sektor industri.

Sebab, pada prinsipnya, PPh 22 merupakan kredit pajak yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak (faktor input) sehingga semestinya tidak menambah harga jual produk.

“Namun, pemerintah terbuka menerima masukan dan tanggapan (terkait implementasi penyesuaian tarif impor),” ungkap Rofianto saat dikonfirmasi Media Indonesia, Minggu (16/9).

Rofianto menyampaikan, penyesuaian tarif PPh 22 difokuskan pada produk yang sudah dibuat di dalam negeri. Tentunya, proses penetapan jenis barang atau itemnya sudah melalui koordinasi antar K/L (kemenperin, kemendag, KSP, Kantor Menko Perekonomian) dan komunikasi dgn pengusaha.

Namun, belakangan, Kepala Kamar Dangan Indonesia (Kadin) meminta agar pemerintah meninjau ulang sebanyak 200 item barang impor yang masuk kategori bahan baku. Sehingga, pengusaha pun berharap aturan ini bisa menjadi aturan jangka panjang.

“Tentunya harus kita lihat bersama jenis barang atau produknya, dampak penyesuaian tarif, dan kesediaan barang pengganti di dalam negeri, serta prospek pengembangan industri dalam negeri ke depan. Kita kan nggak mau selamanya jadi negara yang bergantung impor,” jelas dia.

Ke depannya, Rofianto memastikan, komunikasi dengan para pengusaha akan terus berlanjut. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More