Warga Papua Korban PHK PT Freeport Tuntut Keadilan di CFD

Penulis: Haufan Hasyim Salengke Pada: Minggu, 16 Sep 2018, 14:00 WIB Megapolitan
Warga Papua Korban PHK PT Freeport Tuntut Keadilan di CFD

ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

PULUHAN dari 2.600 warga Papua korban pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh PT Freeport menggelar aksi simpatik di acara car free day (CFD) di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu 16/9).

Aksi mereka diisi dengan menampilkan nyanyian atau kesenian lokal. Sejumlah orang tampil mengenakan baju adat Papua sehingga menarik perhatian peserta FFD. Banyak warga meminta foto bersama.

Salah sorang warga Papua peserta aksi membentangkan plakat bertuliskan "Kami karyawan di-PHK secara sepihak oleh PT Freeport".

Juru bicara warga Papua korban PHK, Julius, mengatakan sebanyak 2.600 warga Papua di-PHK PT Freeport saat alotnya negosiasi mendapatkan total 51% saham perusahaan tambang emas terbesar di dunia itu oleh pemerintah.

Julius dan sejumlah karyawan lainnya menggelar aksi mogok kerja sejak per 1 Mei 2017.

"Kita ke sini untuk mematahkan opini yang dibangun managemen PT Freeport bahwa anak-anak Papua tidak ada dalam aksi mogok kerja kemarin, padahal kami ada," ujarnya.

Harusnya, kata dia, proses PHK dilakukan sesuai hukum atau aturan yang berlaku. Namun, PT Freeport mem-PHK karyawan dengan dalih efisiensi dengan sewenang-wenang. "Kami di-PHK by phone."

Julius berharap pemerintah hadir untuk menegakkan aturan dan melindungi semua warga seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Mereka mengaku akan konsisten melakukan aksi menuntut keadilan. "Kita mau teriakkan kepada ibu-bapak yang punya bangsa. Kalau anak bangsa menderita ke mana mereka harus mengadu."

"Kita sudah teriak. Ibu dan bapak bangsa kita lagi tutup telinga tutup mata itu persoalannya. Kalau memang mereka peduli seharusnya kita perlu ke sini," ia menambahkan.

Ia mengatakan mereka tidak menolak atau menentang divestasi saham PT Freeport.

"Negara boleh saja, kita orang Papua jangankan 51% (saham PT Freeport) diambil semua pun kita senang karena itu aset negara. Tapi yang menjadi persoalan adalah kenapa anak bangsa dikorbankan demi 51%," tukasnya.

"Saya tidak bilang Jokowi jelek, tidak. Tapi yang pasti jajarannya yang di sekitar dia yang kita khawatir bikin ini tidak ke mana-mana (tidak ada perkembangan). Satu tahun lebih kami begini bukan waktu yang singkat," ujarnya.

Julius mengaku sudah 32 orang yang meninggal akibat BPJS mereka diputus managemen PT Freeport. Seharusnya, kata dia, undang-undang mengatakan setelah PHK selama enam bulan ke depan itu dijamin.

"Tapi yang terjadi pada kami tidak berlaku. Begitu kita mogok hari itu juga BPJS diputus," pungkas Julius. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More