Cendekiawan dalam Pusaran Kekuasaan

Penulis: Frano Kleden Alumnus STFK Ledalero Pada: Sabtu, 15 Sep 2018, 06:10 WIB Opini
Cendekiawan dalam Pusaran Kekuasaan

Thinkstock

TOPIK tentang 'cendekiawan' dan 'kekuasaan' oleh sebagian orang dianggap seperti dua kutub yang terpisah. Cendekiawan dipandang sebagai sosok suci, mendakwahkan kebenaran, sedangkan kekuasaan sering dipahami sebagai mesin represi, sewenang-wenang, korup, dan cenderung menindas. Keduanya memiliki wilayah otonomi masing-masing, yang bertolak belakang dalam berbagai praktik.

Julien Benda, intelektual Prancis, mengafirmasi adanya pemisahan yang tegas tersebut. Menurut Benda, ialah sebuah bentuk pengkhianatan kaum cendekiawan apabila mereka terlibat dalam kancah politik (kekuasaan) dan mengabdikan diri pada kegiatan politik praktis, lalu melupakan tugasnya sebagai penjaga moral (Julien Benda, 1997).

Jauh sebelum itu, sosiolog kelahiran Hungaria, Karl Mannheim, malah menuduh cendekiawan yang tidak terlibat dalam kerja-kerja praksis sebagai pengkhianat. Cendekiawan seperti itu pantas dicap pengkhianat karena hanya bisa menyuarakan kebenaran dari menara gading ilmunya (Karl Mannheim, 1936).

Filsuf Italia, Antonio Gramsci, juga angkat bicara. Ia mengatakan dengan tegas bahwa seorang cendekiawan bertugas menghubungkan ketidakpuasan individual ke dalam bentuk aktivisme sosial kolektif (Antonio Gramsci, 1978). Gramsci mengharapkan agar dengan segenap ilmunya, kaum cendekiawan mampu membawa pergerakan yang nyata serta menjadi agen perubahan sosial. Mereka harus mengenali kebenaran dan juga berani memperjuangkan kebenaran itu meskipun menghadapi tekanan dan ancaman. Pemikiran Gramsci inilah yang kemudian menginspirasi Cak Nur dan Kuntowijoyo, dua cendekiawan senior Indonesia.

Cendekiawan terpanggil
Pada 1854, ketika Dreyfus, seorang perwira Prancis berdarah Yahudi diadili dan dinyatakan bersalah atas tuduhan menjual rahasia militer kepada dinas intel Jerman, sejumlah cendekiawan bangkit dan mengumumkan sebuah 'Manifes para intelektual'. Mereka bereaksi menanggapi pengadilan yang tidak adil itu (Julien Benda, ibid).

Sejak itu, para cendekiawan yang terdiri atas para ilmuwan, seniman, dan filsuf untuk pertama kalinya menyatakan diri sebagai sebuah golongan masyarakat. Mereka menolak kiprah kekuasaan yang cenderung melegitimasi tindakan korup, sewenang-wenang dan menindas, dan mendukung adanya perubahan.

Di sini kaum cendekiawan merasa terpanggil untuk terjun dalam panggung kekuasaan dan urusan-urusan negara. Transformasi diri kaum cendekiawan terjadi di sini. Peran cendekiawan telah berubah wujud menjadi pemegang kekuasaan demi terealisasinya kerja-kerja perbaikan (perubahan).

Seorang cendekiawan terpanggil untuk menunaikan tugas tersebut. Ia mengabdikan diri demi mencari kebenaran dan mengembangkan secara mendalam dan utuh sisi rohani manusia. Demi panggilan itu, ia tak akan pernah puas dengan kebenaran yang setengah-setengah dan berhenti pada karya-karya lepas yang tercecer.

Seorang cendekiawan harus senantiasa juga berpikir dan mengembangkan serta menyumbangkan gagasannya untuk kesejahteraan masyarakat. Ia menggunakan ilmu dan ketajaman pikirannya untuk mengkaji, menganalisis, merumuskan segala perkara dalam kehidupan manusia, terutama masyarakat di mana ia hadir khususnya dan di peringkat global umum untuk mencari kebenaran dan menegakkan kebenaran itu.

Edward Said, profesor literatur dari University of Colombia, dalam bukunya Representation of the Intellectual menulis bahwa kaum cendekiawan ialah orang yang cakap mengatakan hal-hal oposisional sedemikian rupa. Ia bebas, independen, tak berada dalam sistem (Edward Said, 1996).

Martabat seorang cendekiawan idealnya terikat dengan sense of morals and ethics. Ia harus memperjuangkan the common good, ranah kebenaran, kejujuran, keadilan, cinta kasih, pemerdekaan, dan perdamaian. Tak hanya bergerak di balik meja, ia perlu bergerak di luar.

Cendekiawan kerupuk
Cendekiawan kerupuk ialah cendekiawan yang mentalnya bak kerupuk: sekali remas langsung remuk. Mereka berpikir dan bertindak atas dasar format, seperti mesin dan robot. Berpikir kritis dan logis apalagi sampai menjungkirbalikkan kemapanan atau kekuasaan dianggap sebagai sikap keras kepala, kiri dan pengacau.

Mereka berpikiran picik, anti-kritik, feodal, dogmatis, dan cenderung mengandalkan kekuasaan. Jenis intelektual ini tak berani melawan kekuasaan dan hanya diam di hadapan patologi sosial, politik, dan ekonomi (Fanso Gaos, 2018).

Menyeruaknya cendekiawan-cendekiawan kerupuk ini yang paling mungkin ialah dari kampus. Kampus menjadi pabrik kerupuk manakala berubah jadi birokrasi, tempat penumpukan segala bentuk formulir. Rocky Gerung, salah seorang intelektual Indonesia pernah menegaskan bahwa mahasiswa yang berpikir mengikuti formulir dan format bukanlah watak seorang intelektual. Ia merasa aneh bahwa sikap feodal di kalangan akademisi justru tumbuh di kampus.

Bagaimana bisa diterima akal sehat, misalnya, soal kepangkatan birokratis menentukan kualitas riset atau jabatan formal dalam birokrasi kampus, sekaligus berarti keunggulan intelektual?

Cendekiawan dalam kekuasaan
Keterlibatan kaum cendekiawan dalam panggung kekuasaan semakin menguat dalam situasi bangsa ini. Kenyataan menunjukkan bahwa beberapa akademisi yang menjabat di bidang pemerintahan bukan lagi merupakan hal baru di Indonesia.

Selain nama gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, muncul juga beberapa nama gubernur baru yang berlatar belakang akademisi (cendekiawan), misalnya, Nurdin Abdullah (gubernur Sulawesi Selatan) dan I Wayan Koster (gubernur Bali).

Bagi kaum cendekiawan, terlibat dalam kekuasaan ialah sebuah panggilan untuk memperjuangkan dan membela nilai-nilai mutlak dan abadi kemanusiaan. Nilai-nilai itu intrinsik dalam diri manusia, yakni martabat dan harkat manusia yang terungkap dalam nilai-nilai derivatif, seperti kebebasan, keadilan, kerja, politik, dan teknik.

Maka pengkhianatan sebetulnya terjadi apabila cendekiawan memiliki krisis identitas, pemahaman (nalar) yang rancu serta penghayatan (nurani) yang tidak konsisten atas nilai-nilai tersebut. Selain itu, yang ada baginya hanyalah komitmen yang setengah-setengah untuk mewujudkannya secara sosial. Apalagi sampai menggunakan argumentasi dan ilmunya untuk membenarkan dan menipu pandangan masyarakat demi melanggengkan tindakan-tindakan yang merusak kemanusiaan dan keadilan.

Cendekiawan harus mampu mewujudkan misi emansipatoris ilmu pengetahuan dengan meninggalkan menara gading ilmunya dan terlibat dalam pergulatan hidup konkret masyarakat sambil tetap bersikap ilmiah (Otto Gusti, 2011).

Para cendekiawan yang terlibat dalam kekuasaan harus menampakkan dirinya sebagai sungguh-sungguh cendekiawan serentak penguasa yang tercerahkan, bukannya sebagai petualang politik yang ingin menikmati segenggam kekuasaan. Meskipun sudah menjadi pemegang kekuasaan, fungsi melakukan kritik terhadap berbagai kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat tetap harus dijalankan.

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More