Roy Suryo Akhirnya Dibebastugaskan Sebagai Wakil Ketua Umum Demokrat

Penulis: Micom Pada: Jumat, 14 Sep 2018, 21:37 WIB Politik dan Hukum
Roy Suryo Akhirnya Dibebastugaskan Sebagai Wakil Ketua Umum Demokrat

MI/ROMMY PUJIANTO

PARTAI Demokrat akhirnya membebastugaskan Roy Suryo sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum). Keputusan ini buntut kasus aset negara yang hingga kini diduga masih dikuasai Roy Suryo sejak 2014 setelah tidak menjabat sebagai Menpora.

"Kami sudah putuskan membebastugaskan beliau sementara waktu dari Wakil Ketua Umum," kata Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan saat dikonfirmasi, Jumat (14/9).

Sebelumnya, surat pengunduran diri Roy Suryo dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat beredar. Dalam surat tertanggal 12 September 2018 itu, Roy menyatakan alasannya mundur dari DPP lantaran ingin fokus menyelesaikan kasusnya dengan Kemenpora terkait pengembalian aset Barang Milik Negara (BMN). Roy juga telah menunjuk kuasa hukumnya bernama Tigor Simatupang.

"Merespons kondisi berdasarkan masalah terakhir, di mana saya dituduhkan masih menyimpan aset negara selepas dari Jabatan terakhir selaku Menpora 2013-2014," kata Roy dalam suratnya.

Roy tak ingin masalah dirinya dengan Kemenpora terus dikaitkan dengan Demokrat, dan Ketumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Maka dia memohon agar saya dapat nonaktif sementara dalam Jabatan sekarang (Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat) sampai urusan ini selesai," lanjutnya.

Namun, Roy Suryo menyebut tetap akan menjadi anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat. Alasannya, ia ingin menjaga nama baik partai di daerah pemilihan (dapil), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Saya tetap akan melaksanakan tugas-tugas tersebut selaku Anggota DPR Komisi I dari Dapil DIY dengan Instruksi Bapak SBY dan Mas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Komandan Kogasma," jelasnya.(Medcom/X-10)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More