NasDem Tetap Larang Mantan Napi Korupsi Nyaleg

Penulis: Putra Ananda Pada: Jumat, 14 Sep 2018, 20:55 WIB Politik dan Hukum
NasDem Tetap Larang Mantan Napi Korupsi Nyaleg

ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo

PARTAI NasDem tetap melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif atau nyaleg lewat partai besutan Surya Paloh tersebut. Keputusan NasDem tidak berubah kendati Mahkamah Agung (MA) resmi memperbolehkan mantan napi korupsi menjadi caleg.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP NasDem bidang Media dan Informasi Publik Willy Aditya. Willy menjelaskan bahwa keputusan NasDem melarang caleg mantan napi korupsi adalah keputusan yang tepat.

"NasDem tetap konsisten dengan peraturan KPU meski peraturan tersebut telah dubatalkan oleh MA," tutur Willy saat dihubungi di Jakarta, Jumat (14/9).

Willy melanjutkan larangan caleg mantan napi korupsi merupakan sebuah langkah berani dari penyelenggara Pemilu untuk menghasilkan wakil rakyat yang bersih. Tidak dipungkiri saat ini lembaga legislatif seperti DPR, MPR mendapatkan persepsi negstif dari publik karena anggotanya kerap tersandung masalah korupsi.

"Larangan mantan napi korupsi mencalonkan diri merupakan salah satu cara untuk menghasilkan pemerintahan yang bersih," tuturnya.

Willy melanjutkan, NasDem saat ini telah membatalkan proses pencalonan 2 caleg mereka yang terindikasi sebagai mantan narapidana korupsi. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan dampak yang buruk apabila mantan napi korupsi terpilih menjadi wakil rakyat.

"Kita batalkan pencalonan mereka dengan siap menanggung segala resikonya," tuturnya. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More