Waktu Penundaan Infrastruktur Strategis belum Dapat Dipastikan

Penulis: (Try/E-2) Pada: Sabtu, 15 Sep 2018, 02:00 WIB Ekonomi
Waktu Penundaan Infrastruktur Strategis belum Dapat Dipastikan

MI/ADAM DWI

PEMERINTAH memutuskan untuk menunda pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN) yang selama ini menggunakan bahan baku impor dan membebani neraca transaksi berjalan.

Pemerintah mengharapkan dengan pengurangan impor bahan baku atau bahan modal akan terjadi perbaikan defisit neraca transaksi berjalan yang saat ini menjadi salah satu alasan terjadinya depresiasi rupiah terhadap dolar AS.

Namun, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, pemerintah belum bisa memastikan jangka waktu penundaan sejumlah proyek tersebut.

“Memang kita masih konsolidasi mengenai itu karena harus dihitung ditundanya berapa lama, karena setiap proyek itu tidak bisa ramai-ramai ditunda 5 tahun,” kata Darmin saat ditemui di Jakarta, kemarin.

Darmin mengatakan lama penundaan tiap-tiap proyek itu bervariasi dan tidak sama karena semua disesuaikan dengan kebutuhan dan urgensi dari penundaan proyek.

“Misalnya proyek listrik ramai-ramai digeser 5 tahun, tapi kemudian 3 tahun dari sekarang (kebutuhannya) kurang. Nanti bagaimana? Baru sibuk mencari? Itu repot namanya. Ini satu per satu masih dihitung,” ujarnya.

Ia juga memastikan tidak hanya proyek di ketenagalistrikan yang bisa mengalami penundaan karena proyek infrastruktur di sektor lainnya juga dapat terkena penghentian sementara.

Namun, Darmin menegaskan proyek yang ditunda sebagian besar merupakan proyek infrastruktur yang belum memasuki masa pemenuhan penyelesaian pembiayaan (financial closing).

“Semua yang belum financial closing karena kalau yang sudah financial closing, nanti marah yang investasi,” ujar Darmin.

Proyek listrik yang belum financial closing mencapai sekitar 15.200 Mw. Proyek-proyek tersebut awalnya ditargetkan selesai pada 2019, tapi ditunda hingga 2021-2026. Meski demikian, pemerintah memastikan target rasio elektrifikasi hingga 99% di 2019 tetap tercapai.

“Kami jadwalkan ulang beberapa proyek listrik. Supaya tidak salah mengerti, di Jawa ini sudah cukup (pasokan listrik) sekarang ini. Jadi mungkin (ditunda) 6 bulan atau 1 tahun karena kami mau menenangkan dulu masalah nilai tukar ini,” ujar Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, pekan lalu. (Try/E-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More