Nasabah Wajib Dilindungi dari Fintech Ilegal

Penulis: Fetry Wuryasti Pada: Sabtu, 15 Sep 2018, 01:40 WIB Ekonomi
Nasabah Wajib Dilindungi dari Fintech Ilegal

Thinkstock

ASOSIASI Fintech Indonesia (Aftech) mendorong anggotanya, perusahaan financial technology (fintech), untuk melindungi nasabah dengan mewajibkan semua anggota Aftech berpedoman pada code of conduct (CoC) pinjam ­meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Dengan demikian, keberadaan Fintech bisa mendukung inklusi keuangan di Tanah Air. Seperti data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juli 2018, yang menyebutkan total penyaluran pinjaman dari fintech peer to peer lending mencapai Rp9,21 triliun atau naik 259,36% dari tahun lalu.

Ketua Bidang Peer to Peer Lending (P2P) Cash Loan Aftech Sunu Widyatmoko mengatakan, untuk melindungi nasabah yang menggunakan layanan fintech, asosiasi menge­luarkan pedoman CoC pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi untuk para anggotanya.

CoC ialah fondasi awal agar bisnis pinjaman online atau P2P lending cash loan berkembang lebih sehat mengingat perusahaan fintech kini semakin banyak. “Aftech akan me-ngawal pelaksanaan pedoman CoC ini ke tiap anggota,” tutur dia melalui rilisnya,   Jumat (14/9). 

Ia menjelaskan ada tiga acuan yang menjadi pedoman perilaku layanan pinjam-meminjam online berdasarkan pada CoC. Pertama, transparansi produk dan metode penawaran.

Kedua, pencegahan pinjaman berlebih. Ketiga, prinsip iktikad baik terkait dengan praktik penawaran, pemberian dan penagihan utang tanpa kekerasan fisik dan nonfisik, termasuk cyber bullying.

Sunu berharap code of conduct for responsible lending berkontribusi kepada masyarakat dan menumbuhkan kepercayaan bagi industri fintech.

“Pedoman ini merupakan kesempatan baik bagi penyelenggara cash loan bahwa bisnis model P2P lending cash loan patuh pada regulasi agar tercipta percepatan pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.

Segmen ritel
Direktur Aftech Ajisatria Suleiman menyatakan asosiasi fintech sangat mendukung usaha pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat termasuk lembaga konsumen dalam edukasi perlindungan konsumen agar masyarakat memilih produk fintech yang aman dan sesuai dengan kebutuhannya.

“Segmen pasar fintech berbeda dengan perusahaan keuangan konvensional dan bank. Produk fintech menyasar segmen ritel, lapisan masyarakat yang selama ini tidak terlayani lembaga keuangan konvensional dan transaksi mikro. Karena menawarkan akses mudah dan terjangkau secara cepat, fintech jadi solusi rendahnya pene­trasi keuangan di Indonesia,” tutur Ajisatria.

Sebelumnya, dalam berita pers yang dilansir website resmi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menegaskan agar konsumen tidak melakukan utang piutang dengan perusahaan fintech yang tidak terdaftar/ berizin dari OJK.

Jika konsumen nekat dan terjebak pada utang piutang dengan perusahaan fintech/kredit online ilegal, tidak ada pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban.

YLKI pun mendesak OJK agar memblokir perusahaan fintech yang tidak mempunyai izin (ilegal) tapi sudah beroperasi. Dari lebih 300 perusahaan fintech, yang terdaftar di OJK baru 64. (E-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More