Eks Anggota Pansus Century: SBY Diberitahu Sejak Awal Bail Out Century

Penulis: Henri Salomo Siagian Pada: Jumat, 14 Sep 2018, 19:22 WIB Politik dan Hukum
Eks Anggota Pansus Century: SBY Diberitahu Sejak Awal Bail Out Century

ANTARA

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk tidak ragu memanggil mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menuntaskan megaskandal pemberian dana talangan Rp6,7 triliun ke Bank Century.

Mantan inisiator Panitia Khusus (Pansus) Bank Century di DPR, Mukhamad Misbakhun, mengungkapkan hal itu saat wawancara di Metro TV, Jumat (14/9).

Misbakhun meyakini terdapat keterlibatan SBY dalam kasus tersebut yang harus dibuktikan oleh KPK. "SBY memang tidak hadir di rapat pengambilan keputusan, tapi tahu dan dilapori secara sangat detil. KPK tidak perlu ragu untuk memanggil," tegas dia.

Apalagi, lanjut dia, berdasarkan proses di pansus didapati dokumen yang menyatakan SBY sejak awal telah mendapat laporan oleh Menteri Keuangan (saat itu) Sri Mulyani Indrawati.

Dia menambahkan, dalam dokumen hasil teleconference antara Komisi Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) dan Menkeu yang sedang mengikuti konferensi di luar negeri.

Dalam notulensi percakapan itu, jelas dia, disebutkan pada 13 November 2008, Sri Mulyani telah berkomunikasi dengan Presiden SBY yang sedang dalam perjalanan dari Amerika Latin menuju San Fransisko, Amerika Serikat. "Saat itu belum diambil keputusan. Keputusan baru setelah mendarat. Artinya, sejak awal presiden telah diberitahu," paparnya.

Selain itu, lanjut dia, ada tiga surat dengan kategori sangat rahasia dari Sri Mulyani selaku Menkeu ke Presiden SBY. "Isinya sangat jelas dan lengkap melaporkan tentang keputusan bail out ke Bank Century. Sehingga tidak ada alasan lagi mengatakan presiden tidak mengetahui," kata dia.

Semua data tersebut, jelas dia sudah diserahkan ke KPK. "Kami selaku inisiator juga sudah mengirim berkoli-koli data ke KPK termasuk data surat itu."

Misbakhun juga menyayangkan sikap KPK saat kasus itu mencuat. Di mana, imbuhnya, KPK mengaku kesulitan menentukan apakah kasus itu sebagai pelanggaran hukum. "Argumentasi mereka adalah mens rea, sebuah kebijakan tidak bisa dipidanakan."

Akan tetapi, lanjut dia, mantan pemegang saham pengendali Bank Century Hesyam Al Waraq dan Rafat Ali Rizvi diadili secara in absentia dengan tuduhan korupsi.

Selain itu, tambah Misbakhun, eks Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya divonis 10 tahun penjara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Juli 2014.

Bahkan, imbuhnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) saat pemberian bail out yang kemudian menjadi wakil presiden, Boediono juga sudah dimintai keterangan oleh KPK.

"Tidak ada alasan SBY tidak dimintai keterangan. Paling tidak untuk mengetahui seberapa jauh beliau mengetahui. Apakah tiga surat rahasia itu sampai ke meja presiden atau tidak? Kalau sudah sampai mejanya, seberapa jauh Presiden mengetahui," tukas dia. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More