Bantuan Pangan Non Tunai Bermanfaat, namun Masih Perlu Perbaikan

Penulis: Micom Pada: Jumat, 14 Sep 2018, 18:45 WIB Humaniora
Bantuan Pangan Non Tunai Bermanfaat, namun Masih Perlu Perbaikan

Kemensos

PENYALURAN bantuan sosial berupa beras sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial sejauh ini telah berjalan dengan baik. Namun, mekanisme pelaksanaan bantuan masih perlu perbaikan pada beberapa aspek.

Ketua Tim Monitoring Pelaksanaan Program Bansos Rastra dan BPNT Istiana Hermawati mengatakan pelaksanaan program BPNT di 21 kota lokasi monitoring secara umum telah sesuai dengan pedoman.

Hal ini bisa dilihat dari tingkat kesesuaian mekanisme pelaksanaan BPNT dengan pedoman umum yang berkisar antara 64,81-87,05 persen dan rata-rata 77,54 persen atau masuk dalam kategori tinggi.

"Program BPNT terbukti bermanfaat membantu pemenuhan kebutuhan pangan dan peningkatan gizi KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Program BPNT cenderung menjadi 'lahan' yang menguntungkan bukan hanya bagi KPM, tetapi juga bagi beberapa pihak terkait," kata Istiana dalam pemaparan di Yogyakarta, Jumat (14/9).

Ia menjelaskan pelaksanaan BPNT juga sudah memenuhi indikator kunci, dengan rata-rata 93,77 persen. Adapun rincian indikator tersebut yakni tepat kualitas (98,41 persen), tepat harga (97,92 persen), tepat manfaat (96,63 persen), tepat jumlah (96,03 persen), tepat waktu (92,38 persen), tepat sasaran (89,08 persen), dan tepat administrasi (69,91 persen).

Menurutnya, ketepatan administrasi dalam pelaksanaan program BPNT layak mendapat perhatian lebih, terutama menyangkut ketertiban dokumen pendukung mengenai DPM, hasil musyawarah, koordinasi berjenjang, dan laporan pengaduan masyarakat.

"Penyaluran bantuan secara berjenjang untuk menciptakan harmonisasi dan sinergi dalam pelaksanaan program BPNT beserta upaya pertanggungjawaban agar dapat dicapai hasil yang efektif," ujarnya.

Sementara itu, pelaksanaan BPNT masih menemui sejumlah kendala di antaranya registrasi KPM, penyaluran bantuan, pengendalian, dan pemanfaatan yang belum optimal di beberapa daerah. Berbagai kendala ini disebabkan oleh ketidaksiapan Tim Bansos.

Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi ZA Dulung menjelaskan survei yang dilakukan tersebut penting untuk melihat kinerja kementerian. Setidaknya, dapat memperbaiki penyaluran bantuan yang kurang efektif.

"Ini dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada orang miskin. Jangan sakit hati kalau tidak dipercaya orang luar (hasil survei). Tapi itu bermanfaat untuk pelaksanaan kegiatannya," ucapnya.

Sebab itu, Andi akan mengevaluasi sejumlah kekurangan itu hingga membenahi aspek-aspek lain agar kinerja kementerian lebih efektif dan efesien.

"Kemiskinan ternyata bukan masalah uang. Tapi masalah mindset, seperti ketidaktahuan dan ketakutan. Sebab, ada warga yang diberikan bantuan dalam menjalankan usaha, tapi tidak berjalan karena tak ada pendampingan," kata Andi.(RO/X-10)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More