Papua Adalah Indonesia Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945

Penulis: Letkol Inf Dax Sianturi SE Wakapendam XVII/Cenderawasih Pada: Sabtu, 15 Sep 2018, 00:00 WIB Opini
Papua Adalah Indonesia Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945

MI/tiyok

SEPARATISME bagi bangsa Indonesia merupakan frasa yang sudah tidak asing didengar dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Di Indonesia gerakan separatis hingga saat ini masih ditemui, salah satunya di wilayah ujung paling timur Indonesia, yakni Papua. Sudah sejak lama bangsa Indonesia terusik gerakan separatis Papua ini. Tidak sedikit korban jiwa yang melayang demi mempertahankan Papua adalah Indonesia.

Barangkali kita harus menilik kembali sejarah bagaimana dan mengapa Papua adalah bagian dari Indonesia, dan harus terus dipertahankan sebagai bagian Indonesia. Tidak banyak orang Papua yang tahu bahwa saat anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) bersidang pada 14 Juli 1945, para founding fathers negara Indonesia itu telah menetapkan bahwa Papua juga menjadi wilayah Indonesia, yang akan menyatakan kemerdekaannya beberapa saat kemudian.

Dalam buku Risalah Sidang BPUPKI yang diterbitkan Sekretariat Negara RI, dalam sidang tersebut ditetapkan bahwa wilayah Indonesia adalah Wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis, dan pulau-pulau sekitarnya.

Penetapan wilayah Indonesia ini pada dasarnya dilandasi pandangan geopolitik para penggagas kemerdekaan bangsa Indonesia saat itu, yaitu adanya persamaan nasib di antara penduduk di wilayah tersebut yang saat itu menjadi daerah kolonial negara barat (Belanda, Inggris, dan Portugis).

Namun, kita ketahui bahwa wilayah Malaya, Borneo Utara ialah jajahan kolonial Inggris, sedangkan Timor Leste ialah jajahan kolonial Portugis. Berdasarkan konsep hukum internasional uti posideti juris, maka berlaku ketentuan bahwa suatu negara mewarisi wilayah yang sebelumnya diduduki oleh negara penjajahnya.

Dengan asas tersebut, wilayah negara Indonesia saat ini ialah wilayah bekas jajahan Belanda, termasuk Papua. Argumen pemerintah Belanda pada Konferensi Meja Bundar 1949 yang menyatakan bahwa Papua tidak termasuk wilayah Indonesia karena adanya perbedaan etnis/ras, otomatis gugur dan bertentangan dengan hukum internasional.

Pembentukan opini 'perbedaan etnis/ras' yang dibangun Belanda dalam isu Papua saat itu, sesungguhnya ialah siasat Belanda untuk membangun sentimen rasial rakyat Papua terhadap bangsa Indonesia lainnya, yang berasal dari berbagai etnis dan suku bangsa.

Siasat rasis
Sejarah juga mencatat bahwa pemerintah kolonial Belanda pun pernah melakukan hal yang sama ketika mereka menerapkan Undang-Undang Kolonial Belanda tahun 1854, mereka menciptakan pemisahan status sosial berdasarkan ras, yaitu Europeanen (orang kulit putih Eropa), Vreemde Oosterlingen (orang Timur Asing) yang meliputi orang (peranakan) Tionghoa, Arab, India, maupun non-eropa lainnya, dan Inlander (pribumi) yang identik dengan masyarakat keturunan suku-suku asli Indonesia. Sayangnya, hingga saat ini sentimen rasis yang dibangun Belanda masih melekat kuat dalam diri sebagian rakyat Indonesia, termasuk di Papua.

Hasil Sidang BPUPKI ke-2 tentang penetapan Papua sebagai bagian wilayah Indonesia, sesungguhnya membuktikan bahwa para pendiri bangsa ini telah mengakomodasi keinginan rakyat Papua merdeka bersama elemen bangsa Indonesia lainnya, jauh sebelum Belanda mengeluarkan manifesto (pernyataan sikap) untuk membentuk negara Papua Barat pada 1 Desember 1961.

Hal tersebut terlihat jelas bahwa seluruh bangsa Indonesia memiliki keinginan untuk merdeka bersama Papua dalam menentang kolonial Belanda. Sebaliknya, Belanda membentuk negara Papua Barat justru hanya untuk mempertahankan kepentingan kolonialnya di Papua. Pengkhianatan Belanda terhadap rakyat Papua pun terlihat jelas saat Belanda menandatangani New York Agreement pada 15 Agustus 1962, yang intinya menyerahkan Papua kepada PBB.

Situasi tersebut bisa dikatakan merupakan suatu bentuk pengkhianatan Belanda terhadap rakyat Papua. Apabila Belanda telah mengakui kemerdekaan negara Papua Barat pada Desember 1961, lalu mengapa Belanda yang menandatangani New York Agreement. Idealnya, apabila Belanda telah mengakui negara Papua Barat secara de facto maupun de jure, seharusnya perjanjian New York bukan lagi ditandatangani Belanda, melainkan perwakilan negara Papua Barat.

Kenyataan ini menunjukkan sesungguhnya Belanda sendiri tidak pernah mengakui adanya negara Papua Barat. Jelas sejak awal pembentukan negara Papua Barat hanya akal-akalan Belanda untuk tetap mempertahankan pemerintahan kolonialismenya di Papua. Pembentukan negara Papua Barat hanya upaya Belanda untuk merebut simpati rakyat Papua.

Kita semua tahu bahwa Indonesia ialah negara yang subur dan kaya sehingga banyak negara, termasuk Belanda, ingin menguasai Indonesia. Belanda menguasai Papua tidak terlepas dari pengetahuan Belanda tentang kandungan sumber daya alam Papua yang luar biasa. Seorang peneliti geologis Belanda bernama Jean Jacques Dozy telah menemukan cadangan emas di Erstberg sejak 1936. Namun, hasil penelitian tersebut tidak sempat ditindaklanjuti pemerintah Belanda karena mereka masih dihadapkan dengan situasi pasca-Perang Dunia ke-2 yang berimbas pada merosotnya kemampuan perekonomiannya.

Hal ini sangat berbeda dengan keinginan bangsa Indonesia yang menginginkan kemerdekaan bersama Papua. Saat BPUPKI bersidang, tidak satu pun catatan sejarah yang menuliskan bahwa keinginan para founding fathers untuk memasukkan Papua Barat dalam wilayah kedaulatan RI disebabkan ketertarikan akan kandungan kekayaan alam Papua. Keinginan menjadikan Papua merdeka dalam satu Indonesia murni karena rasa senasib sepenanggungan untuk menentang kolonialisme

Bukti-bukti sejarah tersebut tidak terbantahkan. Sangat jelas bahwa dengan adanya berbagai opini yang dibentuk sekelompok orang yang berkeinginan agar Papua lepas dari NKRI, salah satunya yang menamakan dirinya sebagai United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), justru menunjukkan ketidaktahuan orang-orang tersebut tentang keterikatan sejarah Papua dengan Indonesia.

Kelompok yang anggotanya mayoritas berdiam di luar negeri itu, juga tetap menggunakan strategi serupa dengan yang dilakukan penjajah Belanda, yaitu membangun sentimen etnis melalui jargon bernada rasial 'Melanesia Bukan Indonesia' untuk menciptakan 'jarak' antara suku Papua dan suku-suku lain di Indonesia.

Opini tersebut dibangun semata-mata lebih mengarah kepada posisi politik maupun status sosial yang berpengaruh di kalangan rakyat Papua. Selama ini, isu Papua selalu dijadikan 'jualan' komoditas politik orang-orang tersebut untuk mendapatkan kedudukan politik dan sosial pribadi. Bahkan, tidak jarang digunakan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari donasi asing.

Mereka lupa bahwa rakyat Papua sudah semakin cerdas dalam menyikapi isu Papua Merdeka ini. Dengan semakin meningkatnya taraf pendidikan,  rakyat Papua akan semakin menyadari bahwa mereka telah menjadi korban agitasi dan propaganda yang terus dibangun kelompok ini.

Bagaimanapun sebagai bangsa Indonesia, kita harus terus mempertahankan Papua sebagai bagian dari Indonesia. Indonesia merdeka dengan darah dan keringat para pendahulu kita, para pahlawan yang telah bersusah payah melawan para penjajah. Sebagai penerus kita hanya bisa menjaga Tanah Air tetap berdaulat dan bersatu. Tentunya kita harus melawan apabila ada yang mencoba merebut keutuhan NKRI, apalagi hanya segelintir kelompok yang akan merebut Papua dari Indonesia demi kepentingan sedikit orang.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More