Impor Beras karena Data Semrawut

Penulis: Andhika Prasetyo Pada: Jumat, 14 Sep 2018, 07:40 WIB Ekonomi
Impor Beras karena Data Semrawut

SEMRAWUTNYA data produksi beras menjadi faktor utama pemerintah mengimpor komoditas tersebut tahun ini. Akibat ketidakakuratan data produksi beras, pemerintah tidak mengetahui secara persis berapa besar sesungguhnya cadangan nasional.

Hal ini dikemukakan pengamat pertanian Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas kepada Media Indonesia, kemarin, saat menanggapi produksi beras yang selama ini diklaim surplus, tetapi kenyataannya sangat bertolak belakang.

"Kementerian Pertanian mengatakan produksi 49 juta ton tahun ini. Itu jauh di atas kebutuhan sekitar 30 juta ton. Harga beras domestik bisa turun menjadi Rp6.000 per kg karena melimpahnya produksi itu. Namun, harga beras medium berada di kisaran Rp10.000 per kg. Bahkan harga sempat menyentuh level tertinggi di atas Rp11.000 awal tahun ini," kata Dwi.

Menurut Dwi, klaim itu sudah menunjukkan bahwa data mereka tidak benar. "Sudah jelas data yang dilansir Kementerian Pertanian itu sama sekali tidak akurat dan tidak bisa dipercaya."

Persediaan beras di pasar yang menjadi barometer stok dan harga nasional, yakni Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), sempat didera krisis di awal Februari. Persediaan mereka hanya 23 ribu ton atau di bawah angka aman yang tidak boleh kurang dari 30 ribu ton.

Ketua Umum Koperasi Pedagang PIBC Zulkifli Rasyid mengaku pasokan beras akhir-akhir ini pun kembali menurun karena musim kemarau sehingga memengaruhi hasil panen petani. Untuk itu, Zulkifli meminta pemerintah, beberapa bulan ke depan, berjaga-jaga terutama jelang akhir tahun dan awal tahun baru.

"Kalau kemarau seperti ini, kami khawatir di bulan-bulan itu. Saya sudah menyampaikan yang perlu diantisipasi itu Oktober, November, Desember, dan Januari 2019. Kini kami kekurangan beras medium sehingga harga naik dari Rp8.200-Rp8.300 per kg menjadi Rp8.800-Rp9.000," keluh Zulkifli.

Kekhawatiran minimnya pasokan beras karena musimkemarau juga disampaikan Kepala Subbulog Divre Pekalongan, Rasiwan. Saat memasuki semester kedua, Bulog Pekalongan mulai sulit menyerap beras karena menyusutnya luasan tanaman padi.

"April-Juni kami bisa menyerap 500 hingga 750 ton per hari. Namun, sejak Agustus hanya 50 ton. Kami punya stok sekitar 27.000 ton. Kami punya beras medium yang bisa diakses seluruh masyarakat dengan harga yang ditetapkan pemerintah," papar Rasiwan.

Keputusan rakor

Data produksi beras yang berantakan itu membuat Kemenko Perekonomian tidak dapat mengambil kebijakan tepat untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri.

"Pada 2017, menteri teknisnya bilang panen banyak. Tahu-tahu Oktober 2017 harga beras meledak. Itu sebabnya impor. Kalau panen 2018 jelek dan tidak impor, bisa kaos. Ada menteri kita bilang stok lebih, tetapi apa hasilnya?" tandas Menko Perekonomian Darmin Nasution, pekan lalu.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan bahwa kebijakan impor beras atau komoditas strategis lainnya diputuskan pemerintah melalui rapat koordinasi yang dipimpin Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan dihadiri menteri-menteri teknis lainnya.

"Tidak ada impor beras, gula, dan garam dilakukan atas kehendak Menteri Perdagangan. Semuanya hasil rakor melalui proses pembahasan dengan menteri terkait," ungkap Enggartiasto, kemarin.

Enggar menegaskan salah besar jika ada pihak yang menyatakan impor pangan selama ini semata atas kehendak Mendag.

Sebelumnya, mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli di sebuah stasiun televisi menyatakan Ketua Umum Partai NasDem berada di balik kebijakan impor yang dilakukan pemerintah itu.

Untuk itu, Partai NasDem melakukan somasi atau peringatan hukum kepada Rizal Ramli atas pernyataannya yang memfitnah Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh terkait kebijakan impor.

"Kami melakukan somasi kepada Rizal Ramli untuk menarik pernyataannya," kata Ketua DPP Partai NasDem Syahrul Yasin Limpo, Selasa (11/9). (Hym/JI/HS/BB/RF/Ant/X-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More