Transformasi Kedua BPJS Kesehatan

Penulis: Nasihin Masha Staf Ahli BPJS Kesehatan Pada: Jumat, 14 Sep 2018, 01:00 WIB Opini
Transformasi Kedua BPJS Kesehatan

tiyok

PADA 2018 ini, BPJS Kesehatan memasuki tahun kelima. Memang belum genap lima tahun. Lembaga publik ini baru berdiri pada 1 Januari 2014. Namun, lembaga ini menisbahkan ulang tahunnya pada berdirinya BPDPK (Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan) sehingga pada 2018 ini telah berusia 50 tahun.  

Dari BPDPK berubah menjadi Perum Husada Bhakti, lalu berubah menjadi PT Askes (Persero). Tiga lembaga sebelum BPJS Kesehatan ini memiliki tugas yang terbatas, yakni hanya melayani PNS, pensiunan PNS, purnawirawan TNI dan Polri, veteran, dan perintis kemerdekaan. Di masa reformasi, tugas Askes diperluas agar bisa menjangkau masyarakat luas melalui program Jamkesmas. Akhirnya, lahir BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan lahir berdasarkan amanat UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dari sana lahir UU No 24/2011 tentang BPJS. Lahirlah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Yang satu mengurusi penjaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Sementara itu, yang satu lagi mengurusi penjaminan kesehatan.

Seiring lahirnya BPJS Kesehatan, pemerintahan SBY memulai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Lalu pemerintahan Jokowi memperkuat dan mengakselerasinya melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) sehingga menjadi JKN-KIS.

Transformasi pertama
Perubahan dari PT Askes ke BPJS Kesehatan merupakan fase transformasi yang pertama. Transformasi itu mencakup, pertama, status badan hukum. Askes merupakan sebuah perusahaan BUMN, sedangkan BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik. Semula berorientasi pelayanan dan meraih laba berubah menjadi berorientasi pelayanan semata.

Kedua, posisi kelembagaan. Askes berada di bawah Menteri BUMN, bahkan BPDPK berada di bawah Menkes, sedangkan BPJS Kesehatan di bawah Presiden. Ketiga, perubahan mindset, dari orientasi kepada kelembagaan semata menjadi lebih menitikberatkan pada kepuasan peserta dengan tetap menguatkan kelembagaannya.

Keempat, terjadi ledakan peserta. Di masa Askes mengelola sekitar 16 juta orang, kini sekitar 200 juta dan harus seluruh penduduk Indonesia-–termasuk warga negara asing yang sudah lebih dari enam bulan tinggal di Indonesia.

Dari segi pemanfaatan, data 2017 menunjukkan ada 223,4 juta orang yang memanfaatkan pelayanan JKN-KIS atau rata-rata terdapat 612.055 orang per hari. Adapun total dalam empat tahun sejak 2014, terdapat 640,2 juta orang memanfaatkan pelayanan kesehatan JKN-KIS. Suatu jumlah yang fantastis.

Kelima, perubahan sistem dan prosedur, yang kini lebih kompleks, tetapi lebih bersahabat karena kehadiran teknologi informasi. Keenam, perluasan mitra kerja dan fasilitas kesehatan.

Garis tebal dari enam perubahan itu adalah terjadinya perubahan budaya dan perubahan organisasi. Budaya kerja menjadi lebih berirama cepat, lebih berdisiplin, dan indikator-indikator kinerja yang sangat terukur. Kerja menjadi lebih efektif dan efisien dengan mempertimbangkan proses dan hasil sekaligus.

Lepasnya lembaga penjaminan sosial dari Kementerian BUMN, juga dari kementerian kesehatan, telah membuat BPJS Kesehatan lebih mandiri dan lebih bisa berdiri di tengah. Terjadi perubahan orientasi yang lebih mengutamakan customer satisfaction, kepuasan peserta.
Organisasi lembaga penjaminan kesehatan pun berubah. Ini bukan saja karena pesertanya yang berubah dan meraksasa, melainkan juga karena tuntutannya pun berubah. Divisi IT, Kepesertaan, dan Pelayanan menjadi ujung tombak yang sangat penting.

Divisi IT yang semula cuma satu bagian kini dipecah menjadi tiga bagian. Digitalisasi menjadi kebutuhan yang mutlak. Melayani seluruh penduduk dalam satu organisasi yang ringkas dan proses yang akuntabel membutuhkan dukungan IT yang prima. Mereka membuat aplikasi-aplikasi untuk mewadahi profil RS, klinik, maupun dokter pribadi.     
 
Melalui smartphone, peserta bisa mengetahui ihwal tentang BPJS Kesehatan, riwayat administrasi kesehatan diri, maupun teknis layanan dan administratif lainnya. Semua sudah berada dalam genggaman smartphone. Demikian pula proses keuangan antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan menjadi serba digital.

Semua itu mengubah budaya kerja, bahkan lanskap dan arsitektur pelayanan kesehatan di Indonesia dalam jangka panjang. Kini, semua itu mulai terasa dan tentu mengguncang pihak-pihak yang merasa mapan dengan lanskap dan arsitektur pelayanan kesehatan yang ada selama ini. Karena itulah, transformasi tahap kedua merupakan kebutuhan yang sangat mutlak.

Transformasi kedua
Perubahan dari Askes ke BPJS Kesehatan ibarat pindah rumah. Benda-benda dan ihwal lainnya dari rumah lama dipindahkan ke rumah baru. Untuk tahap pertama yang penting semua benda bisa diletakkan pada tempatnya. Hal lainnya masih mengikuti kebiasaan sebelumnya dan juga ada adaptasi. Jika ada yang kurang, akan ditambah dengan yang baru atau diadaptasi.

Setelah waktu berlalu, kita menyadari bahwa pindah rumah bukan sekadar menempatkan benda dari rumah lama ke rumah baru dan menambahkan yang baru untuk melengkapi. Namun, juga butuh kesesuaian antara benda-benda dari rumah lama dan desain dan struktur rumah baru. Demikian pula ihwal lainnya, seperti kebiasaan dan norma-normanya. Dengan demikian, rumah menjadi indah dan fungsional sebagaimana seharusnya.

Ketika meletakkan benda dan ihwal lainnya dari rumah lama ke rumah baru serta menambahkan kekurangannya dengan benda-benda yang baru kita sebut sebagai transformasi tahap pertama. Namun, ketika menyusun ulang penataan rumah dengan benda yang sesuai dengan desain dan struktur rumah baru agar seirama dan serasi kita sebut sebagai transformasi tahap kedua.

Setelah empat tahun berlalu, kini BPJS Kesehatan harus mengonsolidasikan diri agar seirama dan selaras dengan tugas konstitusionalnya, serta terhindar dari lubang-lubang yang masih terbuka (loop hole) yang bisa merusak good governance dan terkendalanya pelayanan yang prima.

Lahirnya Peraturan Direksi Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) No 2, 3, 4, dan 5 adalah bagian dari konsolidasi dan merupakan awal dari proses transformasi tahap kedua. Khusus untuk Perdirjampelkes No 2, 3, dan 5 terjadi kontroversi yang luar biasa. Ada kritik karena secara formal Peraturan Direktur Jampelkes dinilai tak berwenang mengatur keluar. Meski sudah dijelaskan bahwa itu adalah peraturan internal, tetap saja aturan itu memiliki akibat keluar.

Mestinya aturan itu berbentuk peraturan badan yang memiliki kewenangan mengatur pihak eksternal, bahkan ada yang menyebutkan, itu mestinya setingkat peraturan presiden. Namun, terlepas dari persoalan formalnya, secara material aturan itu merupakan kebutuhan tak terelakkan dalam menata ulang pelayanan jaminan kesehatan di bidang tindakan operasi katarak, penjaminan bayi lahir sehat melalui sectio (bedah sesar), dan tindakan rehabilitasi medik (termasuk fisioterapi).

Ada lubang-lubang yang menganga yang berimplikasi pada potensi munculnya perilaku Fraud yang bersifat menggerogoti dana jaminan sosial. Tentu saja tak semua pihak memanfaatkan loop hole itu. Namun, berdasarkan data yang dimiliki BPJS Kesehatan, perilaku Fraud itu dapat bersifat terstruktur, masif, dan sistematis. Jika tak ada penataan, angka inefisiensi pembiayaan penjaminan akan terus meningkat. Sebagai contoh, pada 2017 angka untuk penjaminan katarak mencapai Rp 2,6 triliun. Angka ini melebihi angka untuk penjaminan cuci darah yang Rp 2,2 triliun.

Sementara itu, Perdirjampelkes No 4 yang mengatur tentang rujukan online juga merupakan kebutuhan mendesak. Sudah sejak lama pemerintah ingin menata sistem rujukan berjenjang dan berbasis kompetensi. Namun, upaya itu tak kunjung berhasil. Padahal, pemerintah sudah membuat kelas-kelas fasilitas kesehatan yang berjenjang dari D, C, B, dan A.

Selain itu, juga membuat klasifikasi fasilitas kesehatan itu sesuai dengan tingkat kompetensinya, dari fasilitas kesehatan primer, sekunder, maupun tersier. Setiap kelas fasilitas kesehatan diatur tentang tarif, jenis layanan, dan kelengkapannya. Selain itu, untuk setiap jenjang fasilitas kesehatan telah diatur ragam penyakit yang bisa diampunya sehingga tak perlu dirujuk ke jenjang berikutnya.

Namun, ternyata hal itu tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga RS-RS kelas A dan B mendapat kunjungan pasien dalam jumlah melimpah meskipun kasus yang ditangani seyogianya cukup ditangani melalui kompetensi yang dimiliki RS kelas D dan C.    

Mestinya terjadi kesejajaran antara struktur kuantitas RS atau fasilitas kesehatan dan jumlah kunjungan serta layanan yang berbentuk piramida dengan puncaknya berkelas A. Namun, yang terjadi adalah piramida tak beraturan. Pasien pun menumpuk di kelas A dan B. Padahal, itu berimplikasi pada biaya sehingga masyarakat harus membayar biaya kesehatan lebih mahal.

Padahal, di negara-negara maju yang diutamakan adalah dokter pribadi, yakni dokter umum yang praktik di sekitar kita. Dokter pribadi telah menjadi fasilitas kesehatan tingkat pertama dari BPJS Kesehatan.

Hadirnya sistem rujukan online atau digitalisasi rujukan ini akan mengubah lanskap dan arsitektur kesehatan di Indonesia. Pembiayaan kesehatan pun menjadi lebih rasional. Fasilitas kesehatan kelas D dan C akan menjadi fasilitas kesehatan rujukan pilihan utama sehingga diharapkan terdorong untuk meningkatkan kualitasnya. Dokter pribadi sepatutnya akan menjadi idola baru dalam pelayanan kesehatan.

Transformasi BPJS Kesehatan tahap kedua ini akan menghadapi tantangan yang jauh lebih besar daripada transformasi tahap pertama. Ini karena menyangkut bulk uang yang sangat besar.

Jika merujuk angka pembiayaan BPJS Kesehatan pada 2017 dan pada 2018, ada dana sekitar Rp80 triliun sampai Rp90 triliun per tahun yang terdistribusi ke pembelian obat, jasa RS, dan jasa tenaga medis. Itu duit yang terlalu besar untuk sekadar berlalu begitu saja.

Namun, jika negeri ini gagal membangun lanskap dan arsitektur kesehatan, kita akan terjerat pada lingkaran setan dan tak ada juntrungannya. Hingga kini, KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung belum menjadikan pembiayaan kesehatan ini sebagai fokus perhatian.

Demokrasi dan reformasi bukan hanya politik, melainkan pada ujungnya adalah pada kehidupan sosial yang sehat dan berperadaban. Penataan kehidupan kesehatan adalah keseharian yang berimplikasi langsung pada kehidupan sehari-hari. Dari sana mutu hidup dan kualitas kehidupan akan tecermin. Sudah saatnya kita memasuki fase kehidupan yang kualitatif.

 

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More