Aktivis Desak Pasal Penodaan Agama Dihapus

Penulis: Golda Eksa Pada: Rabu, 12 Sep 2018, 22:40 WIB Politik dan Hukum
Aktivis Desak Pasal Penodaan Agama Dihapus

MI/Pius Erlangga

PEMENJARAAN 18 bulan terhadap Meiliana, warga Tanjung Balai, Medan, Sumatra Utara, dinilai sebagai bentuk kekeliruan. Meiliana yang mengeluhkan volume masjid sejatinya hanya menyampaikan opini pribadi secara damai dan bukan bermaksud menodakan Islam.

Hal itu dikemukakan Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia, Usman Hamid, di sela-sela acara Malam Solidaritas Meiliana dan Kemerdekaan Berekspresi, di Taman Aspirasi, Jakarta Pusat, Rabu (12/9).

"Rumah Meiliana dirusak oleh sekelompok orang. Itu aksi vandalisme, termasuk merusak vihara di wilayah setempat. Pemenjaraan Meiliana merupakan kekeliruan, sehingga undang-undang penodaan agama harus dihapuskan," ujarnya.

Acara yang ditandai dengan deklarasi bersama dan penyalaan lilin sebagai simbol solidaritas melawan ketidakadilan itu melibatkan sejumlah kelompok masyarakat sipil dan perwakilan organisasi lintas agama.

Mereka yang hadir, seperti Gerakan Indonesia Kita, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jaringan Gusdurian, Maarif Institute, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Parisada Buddha Dharma Niciren Syosyu Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan Lembaga Bantuan Hukum APIK.

Data Amnesti Internasional Indonesia menyebutkan bahwa antara 2005-2014 terdapat 106 orang yang divonis bersalah dengan Pasal 156a KUHP tentang Penodaan Agama. Pun Meiliana menjadi orang kelima yang divonis bersalah pada 2018.

"Sedangkan untuk 2017 tercatat sebanyak 12 orang divonis dengan pasal penodaan agama. Angka tersebut berbeda jauh ketimbang saat Orde Baru berkuasa. Itu dilihat dari 1965-1998 hanya 10 orang yang dijerat pasal tersebut," ujar Usman.

Keberadaan pasal tersebut, sambung dia, justru membuka ruang bagi banyak orang untuk bisa dipenjara lantaran berpijak pada penafsiran sebagian orang. Realitas itu pernah dialami mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Bahkan, pada April 2018, Arnoldy Bahari, warganet yang mengekspresikan pendapatnya di Facebook juga dijerat pasal serupa.

"Kami meminta kepada pemerintah untuk memberikan keadilan kepada Meiliana dan keluarganya pascapenyerangan. Kami juga meminta keadilan kepada tahanan lain yang dijerat pasal penodaan agama. Kita ingin memastikan sistem hukum di Indonesia berjalan adil sesuai konstitusi dan berlandaskan HAM," katanya.

Usman berharap kasus serupa tidak terulang. Khusus Korps Adhyaksa selaku penuntut umum, imbuh dia, sedianya Jaksa Agung HM Prasetyo bisa memandirikan jajarannya yang bertugas di lokasi perkara, semisal menolak berkas perkara yang dianggap belum memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke meja hijau.

"Tapi mungkin jaksanya mengalami tekanan, selain polisinya dan hakimnya juga mengalami tekanan. Hal itu karena sidangnya dihadiri oleh kelompok massa yang menginginkan Bu Meiliana dipenjara," tandasnya. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More