KPU Pelajari Status DCS 21 Bacaleg Jadi Tersangka KPK

Penulis: Nurjiyanto Pada: Rabu, 12 Sep 2018, 21:50 WIB Politik dan Hukum
KPU Pelajari Status DCS 21 Bacaleg Jadi Tersangka KPK

MI/SUMARYANTO BRONTO

KETUA Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman mengungkapkan pihaknya masih menjajaki sikap yang nantinya akan diambil terkait adanya 21 dari 41 anggota DPRD yang telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maju kembali sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilihan Umum 2019.

Penjajakan tersebut dilakukan untuk menentukan langkah terkait dimungkinkannya bacaleg tersebut diganti atau tidak. Pasalnya, para bacaleg tersebut saat ini tengah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK setelah hasil Daftar Calon Sementara (DCS) keluar.

"Nah sekarang terkait dengan pencalonan dia atau status pencalonan dia, KPU cek dulu apakah memang memungkinkan diambil langkah untuk mengganti atau tidak. Nanti kita pelajari dulu," ujarnya di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (12/9).

Ia menuturkan menurut aturan di PKPU Nomor 20 Tahun 2018 bacaleg yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bisa diganti jika memang berstatus mantan eks Koruptor itu. Namun masa pergantian tersebut sudah terlampaui sebab pergantian tersebut harus dilakukan sebelum ditetapkannya DCS.

"Kalau luar biasa, supaya cepat nanti bisa pakai surat edaran. Jadi regulasi tidak berubah, tapi kita nanti tetap akan cek dulu aturannya," ujarnya.

Senada dengan Arief, Komisioner KPU Wahyu Setiawan menuturkan pihaknya tengah tengah menjajaki kemungkinan partai politik menarik mundur bacaleg mereka terkait adanya 21 dari 41 anggota DPRD yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK maju kembali sebagai caleg Pemilu 2019.

Arief mengatakan, penjajakan tersebut dilakukan secara internal KPU terkait langkah lanjutan kepada para bacaleg tersebut. Meski demikian, saat ini para parpol yang mengusung bacaleg tersebut belum mengirimkan surat pergantian kepada KPU.

Ia pun menuturkan, opsi yang dapat dilakukan oleh parpol adalah memecat bacaleg tersebut sehingga masuk kategori TMS atau bacaleg tersebut mengundurkan diri. Hal tersebut sesuai dengan aturan di Pasal 23 PKPU No 20 Tahun 2018.

Arief pun menyarankan agar hal tersebut dapat dilakukan oleh parpol sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) keluar sebagai bentuk komitmen terhadap adanya pakta integritas jika nantinya para tersangka divonis setelah DCT ditetapkan.

"Mengundurkan diri atau satu lagi tak lagi memenuhi syarat. Tak lagi memenuhi syarat itu antara lain salah satunya apabila dipecat oleh parpol. Karena salah satu persyaratan pencalonan yang bersangkutan adalah anggota parpol yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota, kalau yang bersangkutan dipecat, berarti dia sudah tak lagi memenuhi syarat terkait dengan keanggotaan parpol," ujarnya.

Diketahui 21 dari 41 anggota DPRD Malang yang ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus suap RAPBD Perubahan pada 2015 maju sebagai bacaleg DPRD Malang. Ke 21 orang tersebut saat ini statusnya telah masuk ke dalam DCS. (OL-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More