Kemenkominfo Sebut Iklan di Bioskop bukan Kampanye

Penulis: Dhika Kusuma Winata Pada: Rabu, 12 Sep 2018, 21:10 WIB Humaniora
Kemenkominfo Sebut Iklan di Bioskop bukan Kampanye

Ist

IKLAN pemerintah di bioskop yang menampilkan pembangunan bendungan di era Presiden Joko Widodo menjadi sorotan. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan iklan tersebut nerupakan iklan layanan masyarakat yang tidak ada sangkut-pautnya dengan kampanye.

"Sebagai humas pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika selalu berupaya menyampaikan program, kebijakan, kegiatan dan capaian, baik yang sudah, sedang, dan akan dilakukan pemerintah kepada publik melalui berbagai saluran yang tersedia. Termasuk melalui iklan layanan masyarakat," kata Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu, di Jakarta, Rabu (12/9).

Ferdinandus mengatakan, pihaknya menjalankan tugas government public relation sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden No 54/2015, dan Inpres No 9/2015.

"Penayangan iklan layanan masyarakat di bioskop dipilih sebagai salah satu kanal karena dinilai tepat sasaran mengingat jumlah penontonnya terukur. Pengelola bioskop memang menyediakan ruang untuk iklan sebelum penayangan sebuah film," imbuhnya.

Iklan yang ditayangkan di bioskop memperlihatkan proses pembangunan sejumlah bendungan di Tanah Air. Video lalu ditutup dengan kutipan dari Presiden Jokowi.

"Membangun bendungan akan menjamin produksi pangan kita di masa depan karena kunci ketahanan pangan adalah ketersediaan air," ujarnya.

Sebelumnya, iklan tersebut sempat menuai sindiran dari sejumlah warganet karena dianggap mengganggu. Wakil Ketua DPR Fadli Zon bahkan meminta iklan tersebut dicopot. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More