NCW Minta Kinerja di Kepabeanan dan Cukai Lebih Efektif

Penulis: Syarief Oebaidillah Pada: Rabu, 12 Sep 2018, 21:05 WIB Ekonomi
NCW Minta Kinerja di Kepabeanan dan Cukai Lebih Efektif

Ist

UPAYA pemerintah dalam meningkatkan sumber pendapatan negara melalaui sektor kepabeanan terus digenjot. Hal ini guna menopang perekonomian masyarakat. Namun, fungsi pengawasan yang selama ini dilakukan oleh internal kepabeanan dinilai masih kurang efektif.

Menyikapi persoalan itu, Nasional Corruption Watch (NCW) mendorong pemerintah agar melakukan efektivitas kinerja dalam mengamankan penerimaan sumber pendapatan negara. Persoalan tersebut menyusul terjadinya kebocoran keuangan negara dari sektor pajak Bea Cukai.

Menurut Ketua Umum NCW Syaiful Nazar, undang-undang telah mengamanatkan bahwa fungsi LSM sebagai kontrol sosial pemerintah yang memberikan masukan terbaik bagi bangsa dan negara. Hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 yang diubah menjadi PP No 2/2018.

Untuk itu, guna meningkatkan sumber pendapatan negara, pihaknya meminta pemerintah untuk menyikapi seberapa besar efektivitas kepabeanan dalam rangka melaksanakan UU Kepabeanan dan Cukai.

Bea Cukai, lanjut Syaiful, harus memaksimalkan efektivitas kinerja dalam bidang pengawasan kepatuhan internal (KI) seyogianya dibangun lembaga tersendiri dalam bidang PNS secara keseluruhanm salah satunya di pegawai kepabeanan.

"Bila fungsi pengawasan langsung bertanggung jawab kepada Presiden yang melibatkan internal dan stakeholder, diharapkan dapat membantu meminimalisir tingkat kebocoran yang kerap dilakukan oleh oknum pegawai di Bea Cukai itu sendiri," kata Syaiful melalui keterangan yang diterima Selasa (12/9).

Dia menegaskan, saatnya pemerintah untuk memperkuat efektivitas pengawasan baik di bidang kepabeanan maupun cukai. Untuk bidang kepabeanan, menyangkut barang impor dan ekspor. Sedangkan di bidang cukai, kata dia, berkaitan dengan rokok impor maupun minuman mengandung etil alkohol.

Syaiful mengutarakan, pengawasan dalam menyelamatkan sumber pendapatan negara ini dapat melibatkan KI Bea Cukai harus diperkuat bekerja sama dengan institusi lain.

"KI jangan hanya internal Bea Cukai saja, tetapi harus melibatkan BIN, pajak, Menpan, serta Menkeu agar netral dalam pengawasan ini. Di mana, lembaga khusus tersebut, secara teknis harus menerapkan Asas Umum Pemerintah Baik. Cara seperti ini dinilai cukup efektif sebagaimana telah dilakukan oleh TNI yang melibatkan Garnisun," tegasnya.

Dia menambahkan, NCW juga mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan sumber pendapatan negara.

"Infrastruktur yang hari ini digenjot oleh pemerintah perlu biaya besar, tentunya kita sebagai warga negara harus mendukung pemerintah dalam meningkatkan sumber pendapatan negara," tukasnya.

Ketika disinggung dampak kenaikan dolar terhadap biaya kepabeanan, Syaiful mengatakan tidak akan berpengaruh.

"Biaya kepabeanan sudah tersistem, meski harga dolar naik. Jadi meski harga dolar naik, kepabeanan tetap stabil," cetusnya.

Sementara, Wakil Sekjen NCW, Raichan, mengapresiasi kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terkait dengan perkembangan pembangunan infrastruktur, hanya saja dia masih menyayangkan birokrasi yang ada di bawahnya. Akibatnya, praktik transaksional kerap terjadi.

"Dengan usulan inspektorat di bawah Presiden setidaknya ke depan tidak lagi ada istilah 'jeruk makan jeruk'. Inspektorat bisa menindak siapa saja yang melakukan tindak pidana. Karena bertanggung jawab langsung dengan Presiden," pungkasnya. (RO/OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More