Anies Didesak Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif

Penulis: (Aya/J-1) Pada: Rabu, 12 Sep 2018, 20:56 WIB Megapolitan
Anies Didesak Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera menetapkan Kepala Dinas (Kadis) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI.
Pasalnya, sejumlah pelaksana tugas (Plt) dinilai ragu-ragu menetapkan anggaran dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) KUPA-PPAS. “Plt enggak berani lah (ambil keputusan). Dia kuasa pengguna anggaran. Saya tinggal nunggu, kalau saya gubernur, saya definitifkan,” kata Pras di Gedung DPRD DKI, Rabu (12/9).
Prasetio mengaku sudah meminta Anies segera mendefinitifkan sejumlah Plt. Namun, hingga saat ini beberapa SKPD masih dipimpin Plt yang sifatnya tidak permanen. Misalnya, Dinas Perumahan, Dinas Bina Marga, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. Termasuk, Badan ­Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Masalah besar akan terjadi karena setelah APBD-Perubahan (APBDP) 2018 diketuk palu akhir September ini, SKPD bersiap membahas anggaran APBD 2019. Di sini lah nasib alokasi anggaran SKPD akan ditentukan.
“Sejuta persen pasti berdampak (terhadap pembahasan APBDP). Tiba-tiba nanti yang didefinitifkan bukan dia. Ada temuan, yang kena siapa? yang dilantik? Bukan. Yang kena Plt,” ujar Pras.
Per hari ini serapan APBD DKI Jakarta baru mencapai 45%. Menurut Pras, hal ini juga dipengaruhi karena SKPD dipimpin Plt. Terbukti, sejumlah SKPD tidak menyerap anggaran meski DPRD sudah menyetujui anggaran tersebut.
Kurangnya serapan anggaran membawa kerugian bagi warga Ibu Kota karena hak-hak mereka mendapatkan berbagai fasilitas pada 2018 menjadi tertunda selama setahun.
“Contoh soal yang paling gampang, kantor kelurahan di Jembatan Besi hanya seluas 130 meter. Cari tanah dengan anggaran Rp25 miliar sudah disetujui, tapi enggak mau cari dia. Enggak diserap. Kelurahan kan frontline. Itu dikasih sudah, dikasih anggaran menolak. Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dia terganggu. Itu yang harus Pak Gubernur sikapi,” tandas Pras.
Sebelumnya, kritik juga disampaikan Muhammad Subki dari Fraksi PKS, terkait dengan serapan anggaran tahun 2017 yang juga rendah. Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno, jelasnya, bertugas di Balai Kota pada Oktober 2017.
Artinya, Anies-Sandi bertanggung jawab terhadap dua bulan terakhir tahun anggaran 2017. Fraksi PKS yang notabene pendukung Anies berpendapat peningkatan realisasi pendapatan harus diikuti dengan peningkatan kinerja.

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More