Tiga Alasan LPS Naikkan Bunga Simpanan Valas 50 Bps

Penulis: Fetry Wuryasti Pada: Rabu, 12 Sep 2018, 19:50 WIB Ekonomi
Tiga Alasan LPS Naikkan Bunga Simpanan Valas 50 Bps

ANTARA FOTO/Reno Esnir

RAPAT Dewan Komisioner (RDK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan menaikkan tingkat bunga penjaminan valas di bank umum sebesar 50 nasis poin (bps). Dengan demikian suku bunga penjaminan simpanan LPS untuk valuta asing pada bank umum menjadi 2%.

Anggota Dewan Komisioner LPS Destry Damayanti menyebut alasan naiknya suku bunga LPS untuk valas karena mereka melihat dari domestik, suku bunga valas diperbankan bila dibandingkan dengan term deposit rate memiliki gap yang cukup jauh, di atas 50 bps.

"Sementara term deposit valas yang reguler sebenarnya mencerminkan kondisi riil hariannya kondisi pasar untuk valas kita. Ini alasan pertama," ujar Destry di Kantor LPS,Jakarta, Rabu (12/9).

Kedua, kata Destry, LPS rate termasuk suku bunga dana valas domestik jika dibandingkan dengan Singapore Interbank Offered Rate (SIBOR) dan London Interbank Offered Rate (LIBOR) Lybor, juga menunjukkam gap yang besar di atas 50 bps.

"Kalau kondisi seperti ini, bagaimana kita bisa menarik dana valas untuk masuk ke perbankam domestik bila return tidak semenarik di luar negeri. Ini pertimbangan LPS rate valas kami naikkan 50 bps," terangnya.

Terakhir, LPS melihat tekanan terhadap rupiah dalam satu bulan terakhir cukup gencar, ditambah perkiraan risiko likuiditas ke depan masih cukup tinggi sehingga LPS melihat tren dari perbankan akan terus menyesuaikan suku bunga.

Dengan pertimbangan-pertimbangan itu, RDK akhirnya memutuskan suku bunga LPS untuk valas yang selama ini di level 1,5%, jauh dibandingkan kondisi market sebelumnya, dinaikkan setengah persen. (X-12)

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More