Pemerintah Perlu Cermati Waktu Pengajuan Impor Barang

Penulis: Nur Aivanni Pada: Rabu, 12 Sep 2018, 19:03 WIB Ekonomi
Pemerintah Perlu Cermati Waktu Pengajuan Impor Barang

ANTARA

DIREKTUR Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo meminta pemerintah untuk mencermati waktu pengajuan impor barang saat menerapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain pada Kamis (13/9).

"Yang perlu dicermati pemerintah di sini soal kapan pengajuan impor barang tersebut," kata Yustinus kepada Media Indonesia, Rabu (12/9).

Menurutnya, jika pengajuan impor barang tersebut sebelum adanya PMK 110/2018, 1147 komoditas yang terkena penyesuaian tarif PPh impor itu masih akan dikenakan tarif lama. Pasalnya, lanjut Yustinus, hari pertama penerapan tarif PPh impor berdasarkan PMK 110/2018 bisa berpotensi terjadi dispute terhadap barang impor yang diajukan sebelum PMK berlaku tetapi tiba setelah PMK diterapkan.

"(Solusinya) Menurut saya pakai dasar saat pengajuan saja. Jika pemberitahuan impor barang dilakukan sebelum PMK (PMK 110/2018), maka pakai tarif lama dan sebaliknya," imbuhnya.

Lebih lanjut, Yustinus mengatakan dampak dengan adanya kenaikan tarif PPh impor tersebut baru akan terlihat dalam dua pekan ke depan. Dampak yang dimaksud adalah apakah ada penurunan permintaan terhadap barang yang terkena penyesuaian tarif PPh impor berdasarkan PMK Nomor 110 tahun 2018.

Dalam penerapan PMK tersebut, Yustinus meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap daftar komoditas yang terkena penyesuaian tarif PPh impor.

"Apakah semuanya barang konsumsi atau kah ada yang nonbarang konsumsi. Ajak pelaku usaha bicara. Jika ada yang keliru, daftar diperbaiki. Jika ada yang kurang pun bisa ditambahkan," terangnya.

Selain itu, pemerintah juga harus melakukan pengawasan terhadap lalu lintas impor barang dan mengevaluasi apakah kebijakan penyesuaian tarif PPh impor tersebut berjalan efektif atau tidak.

Secara terpisah, Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Bea Cukai Deni Surjantoro menjelaskan mekanisme penerapan tarif PPh impor yang baru akan berdasarkan pada nomor pendaftaran (nopen) dokumen pemberitahuan impor barang (PIB).

"Jadi per pukul 00.01 (13/9), untuk dokumen yang belum dapat nopen tapi sudah submit dokumen sebelum jam 00.00 (tarif PPh lama) akan ter-reject, untuk kemudian harus diperbaiki dan submit lagi dengan tarif PPh baru. Itu pun hanya untuk komoditi yang memang berubah tarif PPh-nya," pungkasnya.(OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More