Wajib Pajak Kebayoran Baru Diingatkan Bayar PBB-P2 sebelum Jatuh Tempo

Penulis: Haufan Hasyim Salengke Pada: Rabu, 12 Sep 2018, 17:55 WIB Megapolitan
Wajib Pajak Kebayoran Baru Diingatkan Bayar PBB-P2 sebelum Jatuh Tempo

FOTO ANTARA/Arief Priyono

UNIT Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPD) Kecamatan Kebayoran Baru mengingatkan kepada wajib pajak (WP) di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk segera membayar Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum jatuh tempo.

Hal tersebut dikatakan Kepala UPPRD Kecamatan Kebayoran Baru Yati Rochyati pada Pekan Panutan PBB-P2 Tingkat Kecamatan Kebayoran Baru yang digelar di BMS Function Room, Blok M Square, Rabu (12/9).

Yati mengingatkan, jika sudah lebih dari jatuh tempo, maka pajak PBB-P2 tersebut akan dikenakan denda sebesar 2%.

"Jatuh tempo pada tanggal 14 September 2018. Jadi kami memohon dan mengimbau kepada para wajib pajak, untuk segera dapat melakukan pembayaran pajak PBB P-2," ujarnya.

Dalam acara yang dihadiri oleh sekitar 50 wajib pajak itu, Yati menjelaskan, pajak yang dibayarkan berperan penting dalam pembangunan di Jakarta. Selain itu, pajak juga digunakan untuk menjangkau berbagai sektor kebutuhan masyarakat perkotaan di ibu kota.

"Sukses pembangunan Jakarta merupakan tugas dan kewajiban kita bersama. Sehingga partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam memberikan kontribusi nyata untuk memajukan Kota Jakarta," terangnya.

Yati berharap, pada pekan panutan yang diselenggarakan ini, realisasi penerimaan pajak PBB-P2 sebesar Rp24 miliar dari para peserta wajib pajak dapat tercapai.

"Demi tercapainya target penerimaan pajak daerah, diperlukan dukungan dan kerja sama dari segenap wajib pajak. Sehingga target penerimaan pajak daerah dapat terpenuhi," pungkasnya.(OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More