Menteri Rini Dorong BUMN Tambang Ciptakan Nilai Tambah

Penulis: Andhika Prasetyo Pada: Rabu, 12 Sep 2018, 15:54 WIB Ekonomi
Menteri Rini Dorong BUMN Tambang Ciptakan Nilai Tambah

MI/MOHAMAD IRFAN

MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menekankan kepada seluruh BUMN tambang untuk dapat menciptakan nilai tambah dari setiap komoditas yang dihasilkan.

Selama ini, sebagian besar komoditas pertambangan yang diekspor masih dalam produk mentah atau setengah jadi. Hal itu membuat nilai ekspor yang didapatkan tidak maksimal.

Salah satu yang menjadi contoh adalah nikel. Sepanjang 2018, ditargetkan ekspor nikel mentah mencapai 4,05 juta ton dengan nilai US$128 juta. Sementara, untuk feronikel, produk turunan dari nikel mentah, hanya diekspor 24 ribu ton, tetapi memiliki nilai yang jauh lebih besar yakni US$356 juta.

"Ini memang kelemahan kita, tidak ada ekspor produk lanjutan. Padahal semua bahan baku ada di Indonesia," ujar Rini di Energy Building, Jakarta, Rabu (12/9).

Potensi besar yang dimiliki sektor pertambangan harus mulai benar-benar dioptimalkan. Pasalnya, negara-negara lain yang tidak memiliki sumber daya bahan baku mineral saja mampu menciptakan berbagai produk turunan dan bisa meraih banyak keuntungan.

"Kita aluminium masih impor, padahal produksi bauksit kita besar. Kita juga impor polietilena yang bahan bakunya batubara. Kita impor padahal bahan dasarnya semua ada di sini," ucapnya.

Berkaca dari hal tersebut, Rini meminta Holding BUMN Industri Pertambangan dapat bekerja lebih keras guna menciptakan nilai tambah dari seluruh komoditas.

Walaupun membutuhkan modal besar dalam membangun pabrik guna mengolah produk mentah, secara jangka panjang langkah tersebut dipastikan akan memberikan keuntungan besar bagi negara.

"Mau tidak mau, kita peralatannya memang harus impor dulu, tetapi secara jangka panjang, hasil yang kita dapatkan akan jauh lebih tinggi," jelasnya.(OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More