Ratusan Warga Kulonprogo Demo Tolak Penambangan Pasir dengan Alat Berat

Penulis: Agus Utantoro Pada: Rabu, 12 Sep 2018, 16:00 WIB Nusantara
Ratusan Warga Kulonprogo Demo Tolak Penambangan Pasir dengan Alat Berat

MI/Agus

RATUSAN warga Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa  Yogyakarta, Rabu (12/9), menggelar aksi demo di halaman Gedung DPRD DIY Jalan Malioboro 54 Yogyakarta.

Dalam aksi yang didampingi tim hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuah Hukum (LKBH) Pandawa Yogyakarta itu, warga menuntut agar DPRD DIY terjun  melihat langsung adanya penambangan yang menggunakan alat berat.

Koordinator Aksi Thomas Ana Nur Edi Dharma mengatakan, akibat adanya penambangan liar yang menggunakan alat berat baik berupa ekskavator maupun mesin sedot pasir, telah menyebabkan kerusakan lingkungan yakni kerusakan dasar sungai, sumur warga yang makin dalam serta kerusakan lingkungan lainnya.

Di sisi lain, imbuhnya, usaha penambangan rakyat Desa Banaran mati, karena kalah dengan penambangan yang menggunakan alat beras. Mesin penyedot pasir, misalnya, dapat mengisi penuh bak truk hanya dalam waktu kurang dari 10 menit. 

"Ini jelas mematikan penambangan rakyat yang hanya bermodalkan cangkul dan keranjang," ujarnya.

Penambangan dengan menggunakan alat berat itu dilakukan oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sido Makmur.

"KUBE Sido Makmur ini sebenarnya mengantongi izin penambangan di Dusun Kujon Kidul, Desa Kranggan, Kecamatan Galur, Kulonprogo. Namun praktiknya kemudian melakukan penambangan hingga merambah kawasan desa lainnya," katanya.

Izin tersebut dikeluarkan Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta.

Setelah sebelumnya mereka melakukan aksi di Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak untuk menyuarakan hal yang sama. Karena itu warga mendesak DPRD DIY memerintahkan instansi terkait untuk  segera mencabut izin yang diberikan kepada KUBE Sido Makmur.

Aksi warga tersebut diterima oleh salah satu anggota DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Chang Wendriyanto.

Di depan warga, Chang menegaskan akan mendesak instansi yang berwenang untuk menghentikan penambangan dengan alat berat. 

"Ini sangat merusak lingkungan," tegasnya.

Selain itu menurut Chang, penambangan tersebut juga mematikan usaha rakyat. (OL-3)
 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More