Menyelisik Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Penulis: Inosentius Samsul Kepala Pusat Perancangan UU Badan Keahlian DPR, Staf Pengajar Program Pascasarjana FH UI Pada: Sabtu, 08 Sep 2018, 01:40 WIB Opini
Menyelisik Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

thinkstock

POLEMIK tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menyelesaikan sengketa konsumen sektor jasa keuangan setelah lahirnya UU No 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terutama setelah Peraturan OJK No 1/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan (LAPS) telah menimbulkan perbedaan sikap dan pandangan di antara anggota BPSK itu sendiri.         
      
BPSK yang menolak permohonan penyelesaian sengketa jasa keuangan, bahkan berujung pada laporan kepada Komisi Ombudsman karena dinilai mengabaikan kepentingan publik. Polemik tersebut bermula dari interpretasi yang memosisikan UU No 21/2011 sebagai lex specialis dari UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK). Namun, benarkah hubungan keduanya merupakan lex specialis dan lex generalis sehingga mengesampingkan kewenangan BPSK yang dibentuk berdasarkan UU No 8/1999?

Hubungan komplementer
UU No 8/1999 kaya dengan berbagai doktrin hukum sebagai implikasi dari politik hukum yang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan. UU No 8/1999 membawa misi demokrasi ekonomi Indonesia serta keberpihakan kepada konsumen sebagai bentuk tindakan afirmatif sehingga banyak menerobos doktrin-doktrin hukum konvensional.
     
UU PK juga mengingatkan kita bahwa doktrin hukum lama perlu dikoreksi. Dalam perkembangan hukum, hubungan antara UU yang satu dan UU lainnya tidak dapat dilihat secara sederhana, apakah lex specialis atau lex generalis. Hal yang sama juga terjadi pemahaman tradisi civil law dan common law karena faktanya hukum zaman sekarang telah terjadi konvergensi untuk saling mendekati dan mempertipis perbedaan antara tradisi hukum civil law dan common law, bahkan melahirkan tradisi-tradisi hukum nasional tiap-tiap negara.        
     
Lahirnya tradisi hukum nasional tiap-tiap negara sekaligus memotong mata rantai warisan tradisi imperalisme dalam hukum. Contoh, tradisi civil law yang diwariskan Prancis diterapkan di Jerman karena penjajahan. Selanjutnya, tradisi civil law dianut Belanda karena Jerman menjajah Belanda dan berlanjut ke Indonesia karena Belanda menjajah Indonesia.
     
Dalam praktik pembentukan UU, hubungan lex specialis dan lex generalis tidak dilepas begitu saja kepada interpretasi akademik berdasarkan asas hukum.
     
Namun, lazimnya status lex specialis dan lex generalis dinyatakan dengan tegas dalam ketentuan UU tersebut. Dengan demikian, status lex specialis dan lex generalis dituangkan secara tegas dalam suatu UU.  Beberapa contoh yang ada, misalnya antara UU No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU No 13/2012 tentang Keistimewaan DIY, dan UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.
      
Memosisikan UU OJK dan UUPK dalam Asas lex specialis derogat legi generali berarti mereduksi makna dari kehadiran kedua UU tersebut. Penjelasan Umum UUPK menyatakan, “Dengan demikian, undang­undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.” Artinya, hubungan kedua UU ini bersifat komplementer, saling menguatkan, dan bukan saling meniadakan yang dianut dalam asas lex specialis derogat legi generali.

Pilihan sukarela
Peraturan OJK No 1/2014 menyebutkan beberapa lembaga alternatif penyelesaian sengketa jasa keuangan, yaitu Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), dan Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), juga Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI), serta Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI).
     
Namun, kehadiran lembaga-lembaga itu tidak menghilangkan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang lahir berdasarkan UU No 8/ 1999.
     
Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa ketentuan sebagai berikut, yakni pertama, Pasal 41 Peraturan OJK No 1/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Peraturan OJK No 1/2013) mengatur pembatasan nilai sengketa yang diajukan ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan. Sementara itu, penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK pada saat ini belum ada pembatasan jumlah nilai sengketa.
     
Kedua, pasal 41 huruf d Peraturan OJK No 1/2013) terdapat rumusan yang menggambarkan pengakuan lembaga mediasi lain, yaitu “Pengaduan yang diajukan bukan merupakan sengketa sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan atau, lembaga mediasi lainnya.” Adanya kata lembaga mediasi lain dapat dimaksudkan BPSK.
      
Ketiga, tidak ada satu pun pasal dalam Peraturan OJK No1/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa dengan terbentuk lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, maka BPSK tidak berwenang menangani sengketa konsumen sektor jasa keuangan.
      
Akhirnya, penulis berkesimpulan bahwa terbentuknya LAPS tidak menghilangkan kewenangan BPSK menyelesaikan sengketa jasa keuangan sebab dasar hukum pembentukan kedua lembaga itu bukan dalam rana doktrin lex specialis dan lex generalis.
     
Penyelesaian melalui LAPS masih bersifat imbauan. Pembentukan LAPS tetap dlandasi atas kebebasan dan pilihan sukerela dan kesepakatan para pihak dalam menentukan lembaga yang menyelesaikan sengketa konsumen, baik yang ditentukan sebelum maupun setelah terjadi segketa. Polemik yang terjadi perlu diselesaikan melalui sosialisasi maksud dan tujuan dari pembentukan LAPS.

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More