KLHK Tindak Pertambangan Ilegal di Kalimantan Barat

Penulis: Dhika Kusuma Winata Pada: Minggu, 26 Agu 2018, 13:09 WIB Humaniora
KLHK Tindak Pertambangan Ilegal di Kalimantan Barat

ANTARA/Henky Mohari

TIM gabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat melakukan penggerebekan terhadap usaha pertambangan bauksit illegal milik PT Laman Mining (LM), di hutan produksi konversi (HPK) Sungai Tulak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Berawal dari informasi masyarakat tentang adanya aktivitas pertambangan illegal di kawasan hutan Sungai Tulak, tim KLHK menemukan tujuh unit excavator yang sedang melakukan kegiatan penambangan bauksit di dua areal berbeda di kawasan hutan Sungai Tulak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik KLHK, diketahui bahwa kegiatan pertambangan bauksit tersebut dilakukan beberapa kontraktor alat berat yang disewa oleh PT LM.

Sementara itu, areal Puring dan Kempapak, yang diklaim PT LM sebagai wilayah kerjanya, diketahui belum mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri LHK berdasarkan hasil overlay dengan peta kawasan hutan.

"Kegiatan ini dilakukan tanpa ada surat izin Menteri LHK", terang Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Sustyo Iriyono, melalui keterangan yang diterima, Minggu (26/8).

Dia menjelaskan, PT LM membawa tujuh unit excavator untuk digunakan dalam penambangan bauksit pada dua lokasi yang berbeda, yaitu areal Puring dan Kempapak. Kedua areal berada dalam kawasan HPK Sungai Tulak. Penangkapan dilakukan Senin (20/8).

Kawasan hutan Sungai Tulak merupakan wilayah penyangga (buffer zone) Taman Nasional Gunung Palung, serta salah satu habitat satwa orangutan.

"Oleh karena itu, upaya perlindungan terhadap kawasan hutan Sungai Tulak, dan menjaganya agar tidak rusak, sangatlah penting", tegas Sustyo.

Saat ini, lanjutnya, penyidik KLHK telah menetapkan PT LM sebagai tersangka, dan melakukan pemeriksaan terhadap direksi dan komisaris.

Perusahaan tersebut diduga telah melanggar Undang-Undang No 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 89 Ayat 2 Huruf a dan/atau Huruf b, dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 20 tahun, plus denda paling sedikit Rp 20 miliar dan paling banyak Rp 50 miliar.

Terhadap penanganan perkara ini, kata Sustyo, KLHK akan terus berkoordinasi dengan Polda Kalbar, Kejaksaan Tingi Kalbar, dan penegak hukum lainnya untuk mengawal perkara hingga tuntas.

Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani, menyatakan kegiatan tambang illegal harus ditindak tegas.

"Mereka harus dihukum seberatnya, mereka ini tidaknya hanya merugikan negara, mereka telah merusak ekosistem dan habitat satwa, serta mengancam kehidupan masyarakat."

Rasio juga menegaskan bahwa kasus tersebit merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary).

"Menteri LHK memerintahkan untuk menindak tegas pelaku perusakan lingkungan dan kawasan hutan, dan agar jera, kami sedang mempelajari kemungkinan penindakan tambang illegal ini dengan menggunakan tindak pidana pencucian uang," tandasnya. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 telah terlaksana. Saat ini, penghitungan manual masih berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perhitungan berjalan paralel dengan real count berbasis teknologi informasi (TI) oleh KPU. Hanya saja, terjadi beberapa kesalahan dalam input data dalam proses real count. Bagaimana menurut Anda seharusnya sikap KPU?





Berita Populer

Read More