LRT Tunggu Izin Uji Coba Operasi Dari Dishub DKI Jakarta

Penulis: Yanurisa Ananta Pada: Kamis, 23 Agu 2018, 20:00 WIB Megapolitan
LRT Tunggu Izin Uji Coba Operasi Dari Dishub DKI Jakarta

ANTARA

PT Jakarta Propertindo (JakPro) tengah menunggu terbitnya izin uji coba operasi Light Rail Transit (LRT) dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Hal ini menyusul terbitnya dua rekomendasi teknis LRT dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Selasa (21/8).

“Kita menunggu proses Dishub terkait perijinannya. Mulai hari ini kita komunikasi terus dengan Dishub. Dasarnya dari surat rekomendasi teknis dari Kementerian Perhubungan,” kata Direktur Projek PT Jakpro Iwan Takwin, Kamis (23/8).

Rekomendasi teknis disampaikan melalui Surat Nomor 35/SRT/K3/DJKA/VIII/2018 yang ditandatangani oleh Direktur Prasarana Perkeretaapian. Surat itu merujuk pada Surat Direktur Utama PT Jakpro perihal Permohonan Rekomendasi Uji Operasi Prasarana dan Sarana LRT serta Surat dari Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian tertanggal 14 Agustus 2018.

Kemenhub juga menerbitkan surat rekomendasi Teknis dengan Nomor Surat 26/RKT/K3/DJKA/VIII/2018 diterbitkan berdasarkan pertimbangan 36 dokumen. Pada rekomendasi teknis ini terdapat 5 ketentuan dalam rangka uji coba peroperasian.

“Kita terus komunikasi karena Dishub juga mengecek semua terutama dari hasil assessment Kemenhub. Mereka (Dishub) cek dulu. Segala dokumentasi sudah lengkap. Draftnya mereka sudah siapkan,” tambah Iwan.

Untuk diketahui, Kereta LRT Jakarta sudah diujicobakan secara terbatas, Rabu (15/8) kemarin. Dari hasil evaluasi, kata Iwan, sistem LRT sudah berjalan lancar, termasuk kondisi kereta. Kendati demikian, masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, misalnya stasiun, integrasi sistem di depo untuk terintegrasi dengan command center.

“Itu harus diselesaikan segera supaya sistemnya terpusat di depo.” kata Iwan,

Sistem persinyalan LRT menggunakan teknologi Fix blocked. Berbeda dengan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta yang menggunakan Communication-Based Train Control (CBTC). Pemilihan sistem persinyalan ini, lanjut Iwan, dikarenakan JakPro mengejar tenggat waktu operasi.

“Pertimbangannya tidak pakai CBTC ini karena kita mau operasionalnya kejar deadline. CBTC 50 hari waktu pemasangannya. Kita butuh cepat.” pungkasnya. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More