Coret Bacaleg, KPU Kota Kupang Digugat

Penulis: PO/LD/N-1 Pada: Selasa, 21 Agu 2018, 04:45 WIB Nusantara
Coret Bacaleg, KPU Kota Kupang Digugat

Ilustrasi/MI/Abdus Syukur

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), digugat karena mencoret nama bakal calon legislatif (bacaleg) yang diduga sebagai pelaku tindak kriminal pemerkosaan terhadap anak dari daftar calon sementara (DCS) Pemilu 2019.

Komisioner KPU NTT Lodowyk Fredrik mengatakan gugatan yang sudah didaftarkan ke Bawaslu oleh parpol pengusung. "Benar ada parpol yang sedang mengajukan keberatan ke Bawaslu tentang pencoretan caleg berinisial HK," katanya di Kupang, kemarin.

Untuk menghadapi gugatan tersebut, menurut Lodowyk, KPU tidak melakukan persiapan khusus. "Semua mengalir begitu saja," tandasnya.

Untuk diketahui, KPU Kota Kupang mencoret bacaleg HK tersebut sejak 14 Agustus 2018 setelah adanya surat dari KPU NTT yang memerintahkan KPU Kota Kupang membatalkan pencalonan HK. Alasannya HK pernah dipenjara dalam kasus pemerkosaan pada 1991.

Ketika itu, HK didakwa memerkosa seorang perempuan yang belum cukup umur berusia 15 tahun. Sesuai dengan aturan KPU, bacaleg yang pernah terlibat kasus pemerkosaan anak, narkoba, dan korupsi, tidak boleh menjadi wakil rakyat.

Sementara itu, Bawaslu Banyumas, Jawa Tengah, kemarin, melakukan mediasi sengketa bacaleg antara KPU dan dua parpol, yakni PPP dan PBB. Setiap pihak bersikukuh dengan argumentasinya sehingga kemungkinan sengketa tersebut dilanjutkan dengan sidang ajudikasi.

Ketua Bawaslu Banyumas Miftahudin mengatakan bahwa pihaknya telah menggelar mediasi antara dua parpol, yakni PPP dan PBB dan KPU secara terpisah. "Dalam sidang ajudikasi, Bawaslu bakal menelurkan keputusan yang mengikat."

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More