Coret Bacaleg, KPU Kota Kupang Digugat

Penulis: PO/LD/N-1 Pada: Selasa, 21 Agu 2018, 04:45 WIB Nusantara
Coret Bacaleg, KPU Kota Kupang Digugat

Ilustrasi/MI/Abdus Syukur

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), digugat karena mencoret nama bakal calon legislatif (bacaleg) yang diduga sebagai pelaku tindak kriminal pemerkosaan terhadap anak dari daftar calon sementara (DCS) Pemilu 2019.

Komisioner KPU NTT Lodowyk Fredrik mengatakan gugatan yang sudah didaftarkan ke Bawaslu oleh parpol pengusung. "Benar ada parpol yang sedang mengajukan keberatan ke Bawaslu tentang pencoretan caleg berinisial HK," katanya di Kupang, kemarin.

Untuk menghadapi gugatan tersebut, menurut Lodowyk, KPU tidak melakukan persiapan khusus. "Semua mengalir begitu saja," tandasnya.

Untuk diketahui, KPU Kota Kupang mencoret bacaleg HK tersebut sejak 14 Agustus 2018 setelah adanya surat dari KPU NTT yang memerintahkan KPU Kota Kupang membatalkan pencalonan HK. Alasannya HK pernah dipenjara dalam kasus pemerkosaan pada 1991.

Ketika itu, HK didakwa memerkosa seorang perempuan yang belum cukup umur berusia 15 tahun. Sesuai dengan aturan KPU, bacaleg yang pernah terlibat kasus pemerkosaan anak, narkoba, dan korupsi, tidak boleh menjadi wakil rakyat.

Sementara itu, Bawaslu Banyumas, Jawa Tengah, kemarin, melakukan mediasi sengketa bacaleg antara KPU dan dua parpol, yakni PPP dan PBB. Setiap pihak bersikukuh dengan argumentasinya sehingga kemungkinan sengketa tersebut dilanjutkan dengan sidang ajudikasi.

Ketua Bawaslu Banyumas Miftahudin mengatakan bahwa pihaknya telah menggelar mediasi antara dua parpol, yakni PPP dan PBB dan KPU secara terpisah. "Dalam sidang ajudikasi, Bawaslu bakal menelurkan keputusan yang mengikat."

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More