RI Harus Jadi Pemain Utama di Industri Sawit

Penulis: Cahya Mulyana Pada: Selasa, 21 Agu 2018, 02:30 WIB Ekonomi
RI Harus Jadi Pemain Utama di Industri Sawit

ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

SEBAGAI salah satu produsen sawit terbesar, Indonesia diharapkan bisa menjadi pemain kelas dunia di bidang komoditas tersebut. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, dengan menjadi pelaku utama para pengusaha sawit bisa menjadi penentu kebijakan dalam tata niaga. Meskipun sebagai produsen terbesar komoditas itu, Indonesia sejauh ini tidak mampu berkutik menghadapi regulasi internasional yang terkesan menindas.

“Kalau kita menjadi pelaku dunia, Anda lebih bisa mengatur regulasi, dan menentukan dan memengaruhi kebijakan” ujar Menkeu dalam Seminar Nasional Sawit Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (20/8).

Oleh karena itu, Menkeu mengajak Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) serta para pelaku usaha sektor kelapa sawit bahu-membahu mewujudkan hal tersebut.

Menurut Menkeu, pelaku usaha sawit ialah partner pemerintah untuk menjaga ekonomi dan menciptakan nilai tambah untuk kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, pelaku usaha serta BPDPKS harus bersih dan kompetitif sehingga memudahkan pemerintah berdip-lomasi di dunia internasional mengenai komoditas ini.

“Kami di Kemenkeu ingin mendukung sepenuhnya dan melakukan secara aktif yang membuat BPDPKS dan pelaku usaha bisa bekerja secara optimal. Tidak hanya untuk profit jangka pendek, tapi juga untuk keseimbangan dan keberlanjutan jangka panjang,” pesannya di akhir sambutan.

Selama ini, produk sawit asal Indonesia kerap diganjal kampanye hitam di Eropa, dari isu deforestasi (perusakan hutan) hingga pelanggaran hak asasi manusia (memperkerjakan anak di bawah umur) yang terjadi di perkebunan-perkebunan sawit. Berbagai langkah diplomasi dilakukan berbagai pihak, termasuk Kementerian Perdagangan.

Menurut Menko Kemaritim-an Luhut Pandjaitan, perke-bunan sawit telah membantu Indonesia mewujudkan target pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2030.

“Karena sawit ini menyangkut masalah no poverty, SDGs nomor satu, jadi ya mereka harus sadar bahwa dampaknya itu terhadap kemiskinan jadi akan besar kalau sampai itu di-banned atau di-passing out dari Eropa,” kata Luhut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui kelapa sawit menaikkan tingkat hidup petani di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif PBB Bidang Lingkungan Erik Solheim.

“Kelapa sawit sangat baik bagi Indonesia. Para petani kelapa sawit kini kehidupannya semakin baik. Hal ini juga berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata dia di acara yang sama.

Berdasarkan data BPDPKS, data produksi kelapa sawit Indonesia per Mei 2018 mencapai 4,24 juta ton atau naik dari April yang sebesar 3,72 juta ton.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan kelapa sawit dengan seluruh produk turunannya harus te-rus dijaga dan dioptimalkan.

Sawit, kata Enggar, juga bisa menjadi jembatan diplomasi dagang dengan Amerika ­Serikat.

“Kita jaga komoditas impor mereka (AS), tetapi saya juga minta dijaga komoditas ekspor kita di sana, yakni biodiesel dan juga CPO dengan seluruh turunannya itu,” ujar Enggar. (E-2)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More