Zulhas : Catat, Menkeu yang Menyesatkan bukan Ketua MPR

Penulis: M Taufan SP Bustan Pada: Senin, 20 Agu 2018, 14:44 WIB Politik dan Hukum
Zulhas : Catat, Menkeu yang Menyesatkan bukan Ketua MPR

MI/Bagus Suryo

KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan justru menuding Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang menyesatkan.

Hal itu dilihat pria yang karib disapa Zulhas dari komentar beberapa pakar ekonomi terkait dengan utang Indonesia di sejumlah media. Rizal Ramli dan Ekonom dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menjadi acuannya.

“Loh kok baru sekarang bicara mengenai beratnya membayar utang, kemarin-kemarin kemana. Itu Rizal Ramli loh yang ngomong,” kata Zulhas seraya membaca kutipan Rizal Ramli di kertas yang telah dicetaknya, di Komplek DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (20/8).

Rizal, lanjut Zulhas, mengatakan pemerintah tidak memiliki manajemen inovatif dalam membayar utang, sehingga sekarang kelimpungan ketika utang jatuh tempo. Sementara Ekonom Indef mengatakan utang Indonesia jatuh tempo, merupakan gabungan utang dulu dan sekarang.

“Itu ekonom Indef yang ngomong yah bukan saya. Jadi yang menyesatkan itu Menkeu,” ujarnya.

Zulhas menegaskan DPR, DPD, dan MPR adalah lembaga politik bukan lembaga sosial.

“Jadi ngomong politik yah tempatnya,” tutur Ketua Umum DPP PAN itu.

Menkeu sendiri, imbuh Zulhas, yang menyatakan jumlah utang Indonesia jatuh tempo dan mencapai Rp400,9 triliun.

“Ini pernyataan beliau loh. Di APBN 2018 kata Menkeu akan memberatkan anggaran di 2019 nanti. Silakan baca, orang koran sekarang membuat ini,” ungkapnya.

Masih dalam pernyataan Menkeu, pada pembayar utang (Indonesia) nantinya akan menjadi berat karena harus mencari sumber pembiayaan lain, selain yang ada selama ini.

“Itu kata Menkeu. Kalau rupiahnya melemah, pasti nambah ini. Betul nggak, kalau rupiah melemah dollar menguat, nambah dia. Ya utang itu,” tegasnya.

Sebelumnya, pada sidang tahunan MPR, Zulhas menyindir utang Republik Indonesia sudah di luar batas kewajaran.

Dia menyebutkan, cicilan utang pemerintah yang mencapai Rp400 triliun lebih sudah terlalu tinggi.

Sementara utang pemerintah saat ini sudah di atas Rp4 ribu triliun. Utang itu, katanya, didapat dari bermacam sumber, baik utang bilateral, multilateral, hingga surat utang.(OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More