Bukan Hanya Istri Anies yang Tidak Dapat Jatah Kursi VVIP

Penulis: Dero Iqbal Mahendra Pada: Minggu, 19 Agu 2018, 22:45 WIB Olahraga
Bukan Hanya Istri Anies yang Tidak Dapat Jatah Kursi VVIP

Sekjen INASGOC Eris Herryanto.---ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

SEMUA pasangan, yakni istri atau suami, para menteri dan pejabat negara tidak mendapatkan jatah kursi VVIP atau royal box dalam Pembukaan Asian Games 2018, pada Sabtu (18/8) petang. Itu juga berlaku pada Fery Farhati Ganis, istri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Mereka ditempatkan di area tempat duduk VIP biasa yang diberi nama Indonesia I. Hal itu diungkapkan Sekjen Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee (Inasgoc) Eris Herryanto saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (19/8).

"Semua pasangan dari para menteri memang ditaruh di Indonesia I, berbeda dengan Pak Anies (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) dan Pak Alex (Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin) yang memang tuan rumah," terang Eris.

Penjelasannya tersebut menyikapi keheranan sebagian masyarakat bahwa istri Anies duduk di tempat yang terpisah dengan Anies. Fery disebut-sebut bersikap sederhana dengan memilih tempat duduk di area VIP biasa.

Eris menerangkan protokol yang digunakan dalam pelaksanaan Asian Games 2018 Jakarta-Palembang memang bukan menggunakan protokol yang lazim ada di Indonesia. Inasgoc memakai protokol ajang olahraga dunia.

"Protokol kami adalah protokol sport. Sehingga pengaturannya seperti itu dan kalau melihat pengaturannya tentu akan muncul pertanyaan," ujar Eris memaklumi keheranan masyarakat.

Lebih lanjut Eris menjelaskan salah satu alasan mengapa para istri/suami para pejabat tidak ditempatkan di royal box adalah karena terbatasnya tempat yang ada.

Protokol tersebut juga mengikuti instruksi dari Istana. Pihak Inasgoc menjalankan instruksi di samping tetap mengedepankan protokol ajang olahraga dunia. (A-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More