Asumsi Pertumbuhan Ekonomi 2019 Realistis

Penulis: (Pra/Cah/E-2) Pada: Senin, 20 Agu 2018, 02:30 WIB Ekonomi
Asumsi Pertumbuhan Ekonomi 2019 Realistis

Ilustrasi

DALAM pidato sidang tahunan MPR RI 2018 di DPR, (Kamis 19/8) lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan asumsi pertumbuhan ekonomi pada Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019, diproyeksikan tumbuh 5,3%.

Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, proyeksi tersebut sudah realistis.

Angka yang ditetapkan itu, menurut dia, lebih rendah daripada asumsi APBN 2018 yang kala itu menargetkan pertumbuhan 5,4%. Pemerintah, kata dia, memang perlu mewaspadai dinamika perekonomian global yang terjadi saat ini.

"Normalisasi kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat, masih menjadi ancaman bagi rupiah. Di sisi lain, kenaikan harga minyak dan ancaman perang dagang akan menambah beban defisit berjalan. Maka dari itu, dalam RAPBN 2019 pemerintah perlu menyusun anggaran yang mampu mendorong stabilitas rupiah dengan menjaga defisit APBN," ujar Yustinus, kemarin.

Selain asumsi pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga menetapkan proyeksi nilai tukar rupiah di angka 14.400 per dolar Amerika Serikat. Nilai rupiah tersebut lebih tinggi daripada APBN 2018 sebesar 13.400. Adapun untuk inflasi, diproyeksikan 3,5%, tidak berbeda dengan target APBN 2018. Hingga Juli 2018, capaian inflasi tahunan tercatat sebesar 3,18%.

Pengamat ekonomi, Suria Dharma menyarankan Bank Indonesia sebaiknya mengantisipasi kebijakan The Fed dengan kembali menaikkan suku bunga.

"Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan selain krisis Turki, juga current account defisit (CAD) Indonesia yang mencapai 3%. Angka maksimum yang diizinkan. Akibatnya rupiah tertekan dan BI akhirnya menaikkan rate," ujarnya.

Namun, menurut Project Consultant Asian Development Bank Eric Sugandi berpendapat, dalam penyusunan RAPBN, pemerintah sudah menyusun secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global, termasuk kondisi yang tengah tidak kondusif di Turki.

"Yang perlu dipikirkan ialah bagaimana pemerintah kembali memulihkan daya beli dan konsumsi masyarakat karena konsumsi ingin digenjot di atas 5%," tuturnya.

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More