Infrastruktur Pacu investasi

Penulis: Andhika Prasetyo Pada: Senin, 20 Agu 2018, 02:15 WIB Ekonomi
Infrastruktur Pacu investasi

ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

PROYEK infrastruktur seperti jalan, bendungan, maupun jembatan, bukan semata pembangunan fisik, melainkan juga pendorong gerak ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah untuk tetap melanjutkan pembangunan sejumlah sarana itu dinilai merupakan langkah yang tepat.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Ari Kuncoro mengungkapkan pembangunan infrastruktur merupakan modal utama untuk dapat menarik perhatian pihak asing, terutama para investor, untuk menanamkan modal mereka di Indonesia.

Dengan banyaknya dana investasi yang masuk, perekonomian pun diyakini akan tumbuh lebih baik. "Sangat penting bagi Indonesia untuk dapat menampilkan wajah infrastruktur yang terus berkembang. Tidak perlu langsung, tetapi berkesinambungan. Itu diperlukan kalau kita mau mengundang investasi dari luar. Ini persoalan jangka panjang. Tanamnya sekarang, untungnya bisa jadi baru lima tahun ke depan," ujar Ari kepada Media Indonesia,   Minggu  (19/8).

Seperti diwartakan, dalam pidato nota keuangan di kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (16/8) lalu, Presiden Joko Widodo meng-ungkapkan pemerintah bakal meningkatkan alokasi pembangunan infrastruktur pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019. Pada tahun depan, pembangunan infrastruktur diproyeksikan mencapai Rp420,5 triliun atau naik 2,5% dari anggar-an dalam APBN 2018 yang hanya Rp410,4 triliun.

Menurut Ari, apa yang telah dilakukan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sudah sangat baik dalam empat tahun terakhir. "Sebagian infrastruktur dasarnya itu sudah ada, sudah berfungsi. Jadi manfaatnya bisa dirasakan masyarakat, image-nya bisa dilihat investor sebagai peluang," ucapnya.

Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono menegaskan tidak akan menghentikan proyek-proyek infrastruktur yang berada di bawah tanggung jawab kementeriannya. Kebijakan untuk mengerem pembangunan infrastruktur sebagaimana diinstruksikan Presiden Joko Widodo tidak berlaku pada Kementerian PU-Pera lantaran proyek-peoyek yang diemban kementerian tersebut mayoritas menggunakan bahan baku asal dalam negeri. "Pembangunan jalan dan jembatan itu tingkat kandungan dalam negerinya sangat tinggi, jadi tidak ada persoalan," ujar Basuki.

Ia menyebutkan berbagai bahan baku infrastruktur seperti baja dan semen sudah mampu diproduksi dengan baik di dalam negeri. Hanya aspal yang saat ini masih harus di datangkan dari luar negeri.

Bangun sekolah

Kendati menekankan tidak akan menghentikan proyek infrastruktur, Basuki mengatakan pihaknya pada 2019 tidak akan melaksanakan proyek baru yang bernilai besar. Pembangunan yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian PU-Pera pada tahun depan, kata dia, hanya akan fokus pada penyelesai-an program yang masih berjalan.

"Seperti Trans-Papua, TransSumatra, Tol Manado-Bitung, dan Balikpapan-Samarinda, itu semua hanya melanjutkan yang sudah jalan. Kalau di Jawa sudah beres," ucapnya.

Namun, sambungnya, akan ada tambahan tugas karena terjadi pengalihan tanggung jawab bebera-pa proyek pembangunan dari beberapa kementerian lain, seperti pembangunan sekolah yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pembangunan madrasah dari Kementerian Agama, dan pembangunan universitas dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

(E-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More