Proyek TOD Stasiun Bogor Terhambat Masalah Perizinan

Penulis: Nur Aivanni Pada: Sabtu, 18 Agu 2018, 16:11 WIB Ekonomi
Proyek TOD Stasiun Bogor Terhambat Masalah Perizinan

ANTARA/Arif Firmansyah

MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan bahwa pembangunan kawasan dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) di Stasiun Bogor masih terhambat dengan masalah perizinan. Namun, Rini tidak merinci lebih lanjut perizinan apa yang menjadi kendala dalam pembangunan kawasan TOD tersebut.

"Sebenarnya sudah dari tahun lalu program kita untuk merevitalisasi Stasiun Bogor secara total. Tapi izinnya belum keluar. Kita dorong terus dengan Pak Walikota," kata Rini, di Jakarta, Sabtu (18/8).

Rini menilai, Stasiun Bogor saat ini sudah terlalu padat lalu lintas penumpang tiap harinya yang berkisar 180.000 orang. Sementara, kawasan stasiun saat ini hanya mampu menampung sekitar 30.000 penumpang. 

"Jadi kan udah berkali-kali lipatnya. Jadi, namanya tempat parkir untuk motor dan mobil udah ngga memadai," terangnya.

Jika pembangunan kawasan dengan konsep TOD tidak bisa dilakukan secara menyeluruh, kata Rini, pembangunan tersebut bisa dilakukan sebagian kawasan dahulu. 

"(Misalnya) Per blok. Terutama menambah untuk parkir, menambah untuk penumpang lebih nyaman," katanya.

Pembangunan konsep TOD tersebut juga akan dilakukan di Stasiun Juanda, Jakarta. Untuk proyek tersebut, Rini mengaku bahwa izin pembangunannya akan keluar sebelum akhir tahun ini. 

"Di Juanda juga kita lihat sempit. Kita akan bangun, termasuk TOD-nya kita tingkatkan," katanya.

Selain itu, untuk peninjauan jalur kereta Jakarta-Bogor, Rini pun mengingatkan agar masyarakat bisa menjaga kebersihan jalur kereta Jakarta-Bogor. Ia telah menginstruksikan Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia Wiwik Widayanti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Edi Sukmoro untuk segera menindaklanjutinya.

"Jalur kereta harus bersih. Kita juga harus bantu masyarakat, membina masyarakat setempat untuk menjaga kebersihan. Tadi kita lihat banyak yang kotor. Saya bilang pokoknya ini harus bersih," pungkasnya. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More