Kuatkan 8 Fungsi Keluarga untuk Kesejahteraan Indonesia

Penulis: (Mut/ S1-25) Pada: Kamis, 16 Agu 2018, 09:50 WIB Advertorial
Kuatkan 8 Fungsi Keluarga untuk Kesejahteraan Indonesia

MEMASUKI usia kemerdekaan kita yang ke-73, tantangan dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing saat ini semakin besar. Globalisasi membuat persaingan global semakin kuat. Keterbukaan informasi yang semakin mudah didapat, membuat berbagai pengaruh buruk mudah datang dan menghantui setiap individu. Dalam kondisi tersebut, keluarga sebagai fondasi dan pilar utama sebuah bangsa berperan penting untuk menentukan arah keberhasilan bangsa Indonesia di masa yang akan datang.
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mengamanatkan penduduk sebagai modal dasar pembangunan.

Setiap keluarga dan individu di dalamnya merupakan titik sentral dalam mewujudkan
pembangunan berkelanjutan. UU tersebut juga mengamanatkan kebijakan pembangunan keluarga dilaksanakan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, guna mendukung keluarga agar dapat melaksanakan delapan fungsinya secara optimal.
Untuk dapat mewujudkan Indonesia sejahtera dengan dasar keluarga yang bahagia dan sehat, setiap individu dalam keluarga harus mampu menjalankan 8 fungsi keluarga. Delapan fungsi keluarga menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional (BKKBN) ialah
fungsi agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan fungsi pelestarian lingkungan.

Dengan dilaksanakannya 8 fungsi keluarga, diharapkan keluarga Indonesia dapat menjadi keluarga sejahtera secara ekonomi yang berkualitas. Implementasi 8 fungsi keluarga tersebut juga bertujuan untuk menghindari pernikahan usia dini, pencegahan HIV/AIDS, menghindari kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba dan lainnya. Selain itu, implementasi 8 fungsi keluarga tersebut sebagai upaya melestarikan lingkungan merupakan langkah positif, yakni untuk hidup dinamis secara serasi, selaras, dan seimbang dengan alam.

Karena itu, dibutuhkan pengelolaan yang baik untuk bersama-sama menjaga lingkungan. Pada akhirnya, keterbangunan sumber daya manusia yang berkualitas tersebut akan menjadikan Indonesia lebih maju dan berperadaban. Akan tetapi, untuk bisa mencapai itu, diperlukan upaya dan kerja sama semua pihak dalam menjalankan 8 fungsi keluarga di kehidupan sehari-hari. “Saya mengajak masyarakat untuk memperhatikan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dengan menerapkan 8 Fungsi keluarga secara optimal. Keluarga harus memperhatikan pola asuh anak dan memberikan kebutuhan kesehatan, kasih sayang, cinta dan pendidikan yang sebaik-baiknya, kepada keluarga yang memiliki balita harus penuhi asupan gizi anak mulai 1000 hari pertama kehidupan,” ujar Plt Kepala Badan Kependudukan  dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sigit Priohutomo, dalam suatu kesempatan.

Penguatan keluarga
Penguatan keluarga ialah salah satu bagian dan upaya untuk mencapai sasaran Pembangunan Nasional melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini sejalan dengan Cita ke-5 dari Nawa Cita Presiden 2015-2019 yaitu ‘meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia’. Sigit mengatakan, BKKBN pun telah mengembangkan Program Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI), Orangtua Hebat, Program Generasi Berencana (Genre) yang dikembangkan melalui Pusat Informasi Konseling (PIK) di sekolah, kampus
dan masyarakat,

Program Bina Keluarga Lansia (BKL), dan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Seluruhnya merupakan bagian dari upaya penguatan keluarga sebagai fondasi kesejahteraan bangsa. “Peningkatan SDM dimulai dari unit terkecil yaitu keluarga. Pembangunan keluarga diarahkan kepada pembangunan ketahanan keluarga. Di mana nantinya akan menghasilkan kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta kemampuan fisik dan material untuk hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga lahir dan batin,” ujar Sigit. (Mut/ S1-25)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More