KKBPK Modal Awal Sukseskan Bonus Demografi

Penulis: (Mut/S1-25) Pada: Kamis, 16 Agu 2018, 06:00 WIB Advertorial
KKBPK Modal Awal Sukseskan Bonus Demografi

INDONESIA saat ini telah memasuki fenomena kependudukan yang disebut bonus demografi . Tidak dimungkiri, bonus demografi ialah hasil dari upaya menurunkan angka TFR melalui program keluarga berencana (KB). Jika dimanfaatkan dengan optimal, bonus demografi dapat memacu pertumbuhan ekonomi, yang dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa. Namun, jika kita tidak mampu memanfaatkannya dengan meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia, bonus demografi bisa menjadi bencana kependudukan. Belum meratanya aksesibilitas dan kualitas pelayanan informasi dan pelayanan keluarga berencana (KB) di seluruh wilayah Nusantara, mengakibatkan pencapaian bonus demografi sangat bervariasi antardaerah.

Sebagian sudah menikmati bonus demografi bahkan sejak 2012, tetapi ada pula wilayah-wilayah yang diperkirakan hingga 2050 tidak akan menikmati bonus demografi . Upaya pemerataan program KB dan penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi tugas berat pemerintah untuk dapat mencegah bencana kependudukan. Pengelolaan kependudukan agar terjadi keseimbangan persebaran penduduk dan pemerataan pembangunan, termasuk pembangunan SDM, melalui menjadi hal yang tidak dapat ditawar. “Upaya itu telah dan terus kita lakukan. Salah satunya melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK),” ujar Plt Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sigit Priohutomo.

Program tesebut dianggap sebagai jawaban atas tantangan bonus demografi . KKBPK mengamanatkan implementasi pembangunan yang berbasis keluarga dan menjadikan keluarga sebagai sasaran utama upaya penyejahteraan masyarakat. Salah satu yang menjadi fokus dalam KKBPK ialah pemerataan program KB. Program KB menjadi sangat penting dikuatkan karena bukan hanya digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, melainkan juga dapat menyelamatkan nyawa para ibu. Dewasa ini, KB merupakan salah satu  ebutuhan dari masyarakat yang ingin menunda atau mengatur kelahiran anak sehingga akses terhadap program KB ialah hak asasi manusia.

“Sering kali kita mendengar bahwa program kependudukan dan KB tidak menjadi prioritas daerah, terutama daerah dengan jumlah penduduk masih jarang, atau yang PAD nya rendah. Atau sebaliknya, ada sebagian kalangan yang merasa sudah cukup mampu secara fi nansial dapat membiayai anaknya, beranggapan boleh memiliki anak banyak. Padahal, perlu diingat, bahwa membesarkan anak bukan hanya tanggung jawab individu orang tuanya semata. Namun, juga terkait dengan tanggung jawab kolektif pada level masyarakat dan negara,” ujar Sigit.

Akselerasi
Meskipun angka kelahiran kasar (TFR) sudah menurun dari 2,6 menjadi 2,4 pada 2017 setelah stagnan selama 10 tahun, tapi tantangan Program KKBPK saat ini masih tinggi. Di antaranya, capaian pemakaian kontrasepsi modern yang baru 57,2% per 2017. Berbagai kajian dan usaha persuasif dilakukan hingga menyentuh para pemangku kepentingan demi mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan. Dengan begitu, diharapkan upaya semua pihak, baik pemerintah daerah, pihak swasta, maupun masyarakat, dapat lebih besar dan serius dalam menyukseskan program KB dan penguatan keluarga.

Kekhawatiran tersebut dirasa penting ditindaklanjuti karena Hasil Sensus Penduduk 2010 dan Survei Penduduk Antarsensus (Supas) 2015 menunjukkan, pertambahan dan pertumbuhan penduduk di Indonesia meningkat. Isu pertambahan jumlah penduduk ini menjadi ancaman terhadap daya dukung dan daya tampung bumi. Hal itu bahkan menjadi pemikiran dunia karena populasi dunia juga tumbuh dengan cepat. Menurut data lembaga kependudukan PBB, yaitu UNFPA, populasi dunia saat ini mencapai hampir 7,6 miliar. Jumlahnya akan meningkat menjadi 8,6 miliar pada 2030, kemudian 9,8 miliar pada 2050, dan 11,2 miliar pada 2100.

Untuk Indonesia, jumlah penduduk Indonesia saat ini hampir mencapai 262 juta, dan rata-rata laju pertumbuhan 1,43%. Populasi penduduk Indonesia bisa menembus 321 juta jiwa di 2040. Penduduk Indonesia akan semakin terkonsentrasi di perkotaan dengan angka 63,1% dari jumlah populasi. Guna mengantisipasi terjadinya lonjakan jumlah penduduk hingga berimbas pada masalah kependudukan, BKKBN telah menargetkan pembangunan kampung KB sebanyak 21 ribu hingga akhir tahun. Sampai 2016, tercatat sudah ada 14 ribu kampung KB dengan target 1.000 desa di 100 kabupaten/kota pada 2018 dan 600 desa di 60 kabupaten/kota pada 2019.

Untuk diketahui, kampung KB ialah unit terkecil dari desa yang berisi kegiatan untuk pembangunan kependudukan. Program Kampung KB menjadi ikon kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga (KKBPK), yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung. Sebagai unit terkecil di desa, kampung KB melibatkan seluruh lintas sektoral. BKKBN sebagai leading sector telah menyiapkan program Kampung KB untuk perempuan sehingga kampung KB bisa menjadi tempat bagi perempuan dan anak-anak untuk dapat lebih meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih sejahtera. (Mut/S1-25)

Berita Terkini

Read More

Poling

DRAMA penganiayaan Ratna Sarumpaet akhirnya terbongkar. Kisah hayalan Ratna itu menjadi ramai dipublik setelah beredar foto muka lebam dan membuat Capres Prabowo Subianto menggelar konpers khusus untuk mengutuk kejadian itu pada pada Selasa (2/10) malam. Acara ini bahkan disiarkan secara langsung TV One dengan menyela acara Indonesia Lawyers Club yang membahas soal gempa di Sulteng. Kejahatan memang tidak ada yang sempurna. Beberapa netizen mengungkap beberapa kejanggalan dan dugaan ini diperkuat hasil penyelidikan polisi. Akhirnya, Ratna pun mengakui kebohongannya. Dia mengaku mendapat bisikan setan untuk berbohong. Walau sudah ada pengakuan Ratna, Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menegaskan tetap akan melakukan proses hukum karena kasus ini sudah bergulir dan menimbulkan keresahan. Apakah Anda setuju dengan sikap Polri ini?





Berita Populer

Read More