Buronan Korupsi Dana Desa Ditangkap

Penulis: Kusbandono Pada: Kamis, 16 Agu 2018, 22:25 WIB Nusantara
Buronan Korupsi Dana Desa Ditangkap

POLISI dibantu sejumlah pihak terkait menangkap mantan Kepala Desa Wringintelu Kecamatan Puger berinisial BS. BS ditangkap di rumah rekannya di Desa Tapangrejo, Kecamatan Muncar Banyuwangi.

POLISI dibantu sejumlah pihak terkait menangkap mantan Kepala Desa Wringintelu Kecamatan Puger berinisial BS. BS ditangkap di rumah rekannya di Desa Tapangrejo, Kecamatan Muncar Banyuwangi.

BS merupakan DPO kasus dugaan pengalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tanah Kas Desa (TKD) yang kabur sejak Oktober 2016 lalu.

Kasat Reskrim Polres Jember, AKP Erik Pradana mengatakan, Oktober tahun 2016 lalu, Polres Jember menetapkan BS masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), kasus penyalahgunaan ADD dan TKD tahun anggaran 2013, 2014, dan 2015.

"Bulan Juni tahun 2018 lalu, Polres Jember meminta bantuan Divisi Bidang Penindakan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), untuk memantau keberadaan tersangka." kata Erik kepada Medcom.id, Kamis, 16 Agustus 2018.

Erik menjelaskan, dalam waktu dua bulan, pihaknya dan KPK melakukan koordinasi dan supervisi, akhirnya berhasil mendeteksi keberadaan pelaku di Desa Tapangrejo, Kecamatan Muncar Banyuwangi.
Berbekal informasi tersebut, Unit Tipikor Satreskrim Polres Jember, dibantu Polres Banyuwangi, meluncur ke tempat persembunyian pelaku.

"Meski sempat melakukan perlawanan saat hendak ditangkap, akhirnya petugas berhasil menangkap tersangka." jelas Erik.

Erik kembali mengatakan, hingga saat ini pelaku masih diperiksa intensif di Mapolres Jember untuk penyelidikan lebih lanjut. Sesuai perhitungan BPK, kerugian negara akibat penyalahgunaan ADD dan TKD yang dilakukan pelaku mencapai Rp511 juta rupiah.

"Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal dijerat Pasal 2 dan Pasal 3, dan atau Pasal 9 Undang Undang Nomer 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara." pungkas Erik.(medcom/OL-8)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More