Golkar Nilai Pidato Ketua MPR Bermateri Kampanye

Penulis: Antara Pada: Kamis, 16 Agu 2018, 20:45 WIB Politik dan Hukum
Golkar Nilai Pidato Ketua MPR Bermateri Kampanye

MI/M Irfan

POLITIKUS Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menilai pidato Ketua MPR RI Zulkifli Hasan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2018 sarat bermuatan materi kampanye.

"Saya menyatakan pidato Ketua MPR tidak etis diucapkan dalam Sidang Paripurna Tahunan MPR RI yang merupakan event kenegaraan, memperingati proklamasi kemerdekaan," kata Mukhammad Misbakhun di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Menurut Misbakhun, pidato yang disampaikan Zulkifli Hasan di hadapan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, para menteri, maupun tamu undangan lainnya, sarat dengan terminalogi kampanye yang digunakan untuk mengkritik Pemerintah.

Pemerintah, kata dia, telah memberikan penjelasan yang memadai tentang permasalahan yang bangsa Indonesia, baik persoalan nasional maupun persoalan yang terkait dengan kondisi ekonomi internasional.

"Harus ada kebesaran jiwa dari Ketua MPR RI. Jangan manfaatkan lembaga negara dan acara kenegaraan untuk memasukkan materi kampanye," ujarnya.

Misbakhun juga mengimbau Zulkifli untuk berkampanye pada tempat yang tepat, bukan saat memberikan pidato kenegaraan, yang seharusnya ikut turut menunjukkan sikap kenegarawanan di hadapan masyarakat.

"Silakan berkampanye. Akan tetapi, jangan memanfaatkan momentum acara kenegaran. Apalagi, saat ini belum waktunya kampanye," katanya.

Sebelumnya, Ketua MPR RI dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2018 menyinggung persoalan kesenjangan sosial dan ekonomi yang dihadapi Indonesia, kedaulatan rakyat, serta ketidakstabilan harga. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More