ACTA Meminta Bawaslu Tidak Usut Dugaan Mahar Politik Sandiaga

Penulis: Insi Nantika Jelita Pada: Kamis, 16 Agu 2018, 20:55 WIB Politik dan Hukum
ACTA Meminta Bawaslu Tidak Usut Dugaan Mahar Politik Sandiaga

MI/Sandiaga

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) didesak banyak pihak untuk mengungkap dan menelusuri dugaan mahar politik tersebut. Namun Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) justru meminta agar Bawaslu tidak meneruskan dugaan tersebut.

"Dari ACTA membuat legal opini terkait adanya pernyataan Andi Arief yang beredar di media. Dalam hal ini tidak bisa dikualifikasikan masuk dalam mahar dan pasal 228," ungkap Said Bakhri selaku Sekretaris Dewan Pembina ACTA di kantor Bawaslu, hari ini.

ACTA yang menyatakan diri mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga menegaskan bahwa yang dilakukan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai mana yang dituduhkan oleh Andi Arief tidak sesuai dengan apa yang diberitakan.

"Kami berharap bahwa pihak Bawaslu bisa menyikapinya dengan bijak bahwa laporan tersebut harusnya tidak bisa diterima. Kami sampaikan soal legal opini ini sebagai bukti awal," ujar Said

Said juga menambahkan bahwa saat dugaan mahar politik tersebut beredar, kapasitas Sandiaga sebelum penetapan calon presiden dan wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum.

"Titik benang merah dalam permasalahanya kan apakah uang itu sudah mengalir apa belum, ini kan hanya pernyataan dan statement saja," ujar Said.

Sebelumnya, sudah ada dua laporan yang masuk ke Bawaslu yaitu Federasi Indonesia Bersatu dan Rumah Relawan Nusantara The President Centre Jokowi-KH. Ma'ruf Amin. Kedua laporan tersebut menginginkan Bawaslu segera menelusuri dugaan maha tersebut. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More