Ketua MPR Nyinyirin Jokowi Soal Emak-Emak

Penulis: Akmal Fauzi Pada: Kamis, 16 Agu 2018, 10:47 WIB Politik dan Hukum
Ketua MPR Nyinyirin Jokowi Soal Emak-Emak

MI/Susanto

KETUA MPR Zulkifli Hasan mengkritik pemerintahan. Bahkan Ketua Umum PAN itu menyinggung soal titipan emak-emak ke Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Hal itu disampaikan Zulkifli dalam sidang tahunan MPR/DPR/DPD RI 2018, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8)

“Perubahan harga pemerintah perlu menjaga harga barang kebutuhan rumah tangga agar daya beli nereka tidak tergerus. Bapak presiden ini titipan emak-emak, titipan rakyat Indonesia, agar harga harga terjangkau, agar kebutuhan sehari hari,” kata Zulkifli

Selain itu, Zulkifli mengatakan ada tiga persoalan ekonomi yang membutuhkan terobosan kebijakan pemerintah. Pertama, kata Zulkifli, yakni masalah kesenjangan ekonomi.

“Kami mensyukuri penurunan gini ratio yang dicapai oleh pemerintah dari sekitar 0.41 menjadi 0.39 saat ini. Ini terjadi akibat turunnya pendapatan masyarakat kelas atas ketimbang naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah. Yang sangat perlu diperhatikan adalah golongan miskin dan hampir miskin masih sangat besar jumlahnya,” ujarnya

Golongan ini, kata Zulkifli, sangat rentan terhadap perubahan harga. Oleh karenanya, Pemerintah perlu menjaga harga-harga barang kebutuhan rumah tangga agar daya beli mereka tidak tergerus.

Tantangan kedua, lanjutnya, masalah stabilitas dan defisit transaksi berjalan. Pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro perlu terus dikembangkan, diantaranya melalui fasilitas kredit, fasilitas produksi dan pasar, termasuk bantuan pemasaran dan teknologi agar mereka tumbuh dan berkembang.

“Kesempatan berusaha dari kebijakan perluasan pembangunan infrastruktur harus didistribusikan secara luas ke daerah melalui usaha swasta besar, menengah, dan kecil,” kata Zulkifli

Sementara, tantangan ketiga, menurutnya adalah masalah pengelolaan utang. Negara harus menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah krisis sejak dini. Ini menjadi penting dalam kerangka menjaga ketahanan ekonomi.

“Kita perlu melakukan pengetatan prediksi-prediksi perekonomian secara cermat, terukur, dan akuntabel, diantaranya mengenai nilai tukar rupiahdalam perekonomian global, penguatan-penguatan di sektor industri, pembatasan arus impor, serta peningkatan daya saing komoditas dan peningkatan daya ekspor kita,” jelasnya. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More