KPK Selidiki Mahar Rp1 T

Penulis: Golda Eksa Pada: Kamis, 16 Agu 2018, 07:30 WIB Politik dan Hukum
KPK Selidiki Mahar Rp1 T

MI/ROMMY PUJIANTO

KASUS pemberian mahar politik sebesar Rp1 triliun untuk PKS dan PAN, yang diduga dilakukan bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno, berpotensi dibawa ke ranah hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi pun telah merespons dan akan menyelidikinya.

Demikian dikatakan Ketua KPK Agus Rahardjo kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. "Benar atau tidaknya, ya kita perlu menyelidikinya. Kita selidiki dululah informasi soal itu," ujarnya.

Ia menambahkan, KPK juga tidak lantas menetapkan Sandiaga sebagai pihak yang bersalah. Lembaga antirasywah itu masih perlu proses panjang sebelum mengeluarkan keputusan hukum.

KPK turun tangan karena dalam kasus itu Sandiaga masih menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta. "Kalau diberikan oleh penyelenggara negara kepada penyelenggara negara yang lain, itu termasuk ranah yang kita tangani. KPK berpedoman pada prinsip pembuktian terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran pidana korupsi," terang Agus.

Dugaan pemberian mahar oleh Sandiaga mencuat setelah Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief mencicit di akun Twitter-nya pada 8 Agustus lalu. Menurutnya, Sandiaga diputuskan menjadi pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2019 setelah memberikan uang kepada PAN dan PKS sebesar Rp500 miliar per partai. Dengan dipilihnya Sandiaga, kesempatan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres pun kandas.

Pengamat politik dari Lingkaran Madani Ray Rangkuti mengatakan isu adanya mahar itu berpotensi merupakan tindak pidana suap. Pasalnya saat itu Sandi masih menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Ray pun mendorong Badan Pengawas Pemilu segera melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat. Jika nantinya terbukti ada pelanggaran, pemberian sanksi wajid diterapkan.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni mendesak Bawaslu segera bertindak. Menurutnya, Bawaslu tidak perlu terfokus dulu pada aspek pidana, tetapi lebih pada masalah pelanggaran ketentuan pencalonan.

"Dalam UU Pemilu kan jelas secara administrasi proses pencalonan tidak boleh ada imbalan, jadi tidak usah bicara pidananya dulu. Bawaslu harus progresif, bolanya ada di Bawaslu. Hasil pemilu itu ialah ujung, awalnya itu proses pencalonan yang bersih," tandas Titi.

Anggap aneh

Federasi Indonesia Bersatu dan Rumah Relawan Nusantara (RRN) telah melaporkan Sandiaga ke Bawaslu terkait dengan dugaan pemberian mahar. Hingga kemarin, Bawaslu masih mengkaji laporan itu. "Ini sedang dikaji apa pelanggarannya, apa yang kemudian bisa kita tindak lanjuti dari laporan ini," kata komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin. Dia menuturkan, Sandiaga bisa saja dipanggil Bawaslu.

Di lain sisi, Partai Gerindra menegaskan tudingan yang dilontarkan Andi Arief tentang mahar Rp1 triliun tak perlu direspons berlebihan. Sebab, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono, selain sudah dibantah, baik oleh Sandiaga maupun PKS dan PAN sebagai pihak yang disebut bertransaksi, kasus itu juga tidak disertai bukti.

Ferry menganggap aneh jika KPK ingin mendalami kasus itu. "Sudahlah KPK jangan aneh-aneh. Sekarang sedang fokus susun tim pemenangan, jangan diseret-seret kembali ke belakang untuk hal yang juga tidak jelas, tanpa ada bukti, sudah dibantah juga. Lantas mau selidiki apa lagi?" cetus Ferry. (Ths/*/X-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More